JABAR EKSPRES – Menteri Koorinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD akan mengonfirmasi Tim Investigasi Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Mahfud MD turun tangan dalam menghadapi polemik Ponpes Al Zaytun, sehingga pihaknya bakal mengonfirmasi Tim Investigasi Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam menghadapi kisruh tersebut.
Sebelumnya, Mahfud MD sempat mengaku bahwa puhaknya masih mendalami polemik Al Zaytun.
BACA JUGA: Gerak Cepat, Mahfud MD Bakal Lakukan Langkah Ini untuk Hadapi Polemik Al Zaytun
Ia bahkan mengaku mendalami kisruh itu dari beberapa sumber yang pernah aktif di Ponpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut.
Sementara itu, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun ambil sikap dengan membebtuk Tim Investigasi untuk mendalami polemik Ponpes Al Zaytun
Bahkan Tim Investigasi Gubernur Jabar, Ridwan Kamil mengungkapkan adanya aliran dana miliaran rupiah dari Kementerian Agama (Kemenag) ke Ponpes Al Zaytun.
Kemudian, Mahfud MD mengatakan bahwa Rapat Eselon I Lintas Kementerian Lembaga dengan tambahan penjelasan dari (Manjelis Ulama Indonesia) MUI sudah dilakukan terkait polemik Ponpes Al Zaytun pada Rabu, 21 Juni 2023 kemarin.
“Saya sebagai Menko Polhukam masih mendalami dari sumber-sumber lain yang pernah aktif di Al Zaytun,” kata Menko Polhukam Mahfud MD.
Mahfud MD juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan memilah terkait pembinaan pesantren
“Selanjutnya kita akan memilah mana yang terkait dengan pembinaan pesantren yang santri-santrinya harus dijaga dan mana yang terkait dengan pelanggaran hukum pidana,” katanya.
“Kita akan mendalami posisi dan peran ponpes sebagai lembaga pendidikan dan oknum yang terlibat dalam pengelolaan,” lanjutnya.
Tidak hanya itu, ia juga mengatakan pihaknya akan mengonfirmasi Tim Investigasi Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
“Saya juga masih akan mengonfirmasi dengan Tim Investigasi yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Barat,” kata Menko Polhukam Mahfud MD, dikutip JabarEkspres.com dari keterangan resmi pada Jumat, 23 Juni 2023.
Karena ini adalah tahun politik, lanjutnya, Mahfud MD menegaskan akan bekerja cepat.
“Ini tahun politik, kita akan memilah mana yang hukum, yang politik, dan yang politisasi situasi,” tambahnya.
