‘’Kerasahaan yang ada di tengah masyarakat ini harus kita respon dan ditindaklanjuti,’’ ujar dia.
Namun untuk melakukan tindakan lebih lanjut, harus mengedepankan prinsip tabayyun dan mengajak berdialog.
“Jadi yang dibutuhkan adalah pengumpulan fakta dan data selama tujuh hari oleh tim investigasi ini,” ujar Kang Emil.
Baca Juga:IUP Dibatasi, Ribuan Perkerja Tambang Terancam PHKMau Subsidi Rp 7 Juta untuk Konversi Motor Listrik? Simak Tahapannya!
Untuk itu, Ridwan Kamil meminta kepada pimpinan Ponpes Al Zaitun untuk koorperatif selama tim investigasi bertugas.
Hal ini bertujuan agar mendapatkan keabsahan data dan fakta yang valid tentang lembaga ponpes Al Zaytun itu sendiri.
‘’Kami minta koorperatif karena sudah beberapa kali dalam catatan sejarahnya sering menolak mereka para ulama mencoba untuk tabayun,” ujar Kang Emil—sapaan akan Ridwan Kamil.
Tujuan Pemprov Jawa Barat adalah ingin menyelamatkan para siswa yang ada di ponpes tersebut jika terindikasi ada penyimpangan.
Namun jika tidak ditemukan penyimpangan ponpes pihaknya akan memberikan informasi kepada masyarakat secara terbuka.
Untuk itu jika terindikasi adanya penyimpangan idiologi dalam syariat islam maka harus ada upaya-upaya hukum.
‘’Jadi kami juga tidak bisa mengambil sebuah keputusan tanpa fakta yang lengkap dan kami meminta Al zaitun koorperatif,” tandas Ridwan Kamil. (yan)