JABAR EKSPRES – Sejumlah rencana belanja daerah di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang sudah dirancang oleh organisasi perangkat daerah (OPD) di awal tahun 2023 terpaksa harus ditangguhkan atau dirasionalisasi pada perubahan APBD semester pertama.
Langkah tersebut diambil oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya penghematan belanja daerah untuk menutupi utang terhadap PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI yang digunakan untuk proyek infrastruktur jalan di wilayah selatan.
“APBD kita harus berhemat karena kita memiliki beban pinjaman daerah sebesar Rp 170 miliar kepada PT SMI, dan jatuh temponya tahun ini,” ungkap Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan saat ditemui, Sabtu, 17 Juni 2023.
Selain persoalan PT SMI, Hengky menjelaskan, terdapat potensi pendapatan daerah yang diprediksi tak sesuai target di tahun 2023 ini.
Sehingga tim perencana anggaran memutuskan untuk memangkas sejumlah kegiatan dan rencana belanja barang dan jasa dari tiap OPD.
“Solusinya kita lakukan rasionalisasi anggaran. Agar bisa berhemat, tiap ODP kita minta membuat program skala prioritas,” tambahnya.
Hengky telah menginstruksikan rencana kegiatan OPD macam perjalanan dinas, pengadaan ATK, kegiatan sosialisasi hingga bimbingan teknis untuk dihapuskan agar fokus ke belanja daerah yang sifatnya penting dan mendesak.
Meski begitu, dirinya tetap berharap Bandan Pendaftaran Daerah (Bapenda) bisa menggenjot pendapatan hingga mencapai target.
Baca Juga: Indonesia Digital Learning, Dukungan Telkom Demi Akselerasi Peningkatan Kualitas Guru
Bahkan jika bisa capai pendapatan bisa melebihi target supaya rencana belanja daerah bisa normal kembali.
“Mudah-mudahan target Bapenda tercapai. Bahkan kalau lebih besar dari target. Agar kita bisa normal lagi,” tandasnya. (Mg5)
