JABAR EKSPRES – Polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Indramayu menjadi perhatian khusus bagi sejumlah pihak khususnya Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil.
Pria yang kerap disapa Kang Emil, mengaku polemik tersebut tengah dikoordinasikan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar.
“Jadi ini (polemik Ponpes Al-Zaytun) sedang berkoordinasi, kami menunggu fatwa dari MUI. Nah kalau fatwanya menyatakan harus ada tindakan secara keagamaan maka, Pemerintah Jawa Barat akan melakukan sebuah ukuran,” ujarnya di Bandung, Kamis 15 Juni 2023.
Emil menjelaskan, bahwa urusan agama seperti fiskal, hubungan luar negeri, yustisi, pertahanan, hingga keamanan, berada di ranah Pemerintah Pusat.
“Jadi yang harus turun pertama itu nanti dari Kementerian Agama (Kemenag) melalui Kanwilnya (Kantor Wilayah) sesuai peraturan perundang-undangan. Tapi untuk kondusifitas hingga menjaga keamanan, itu urusan pemerintah daerah (Pemda),” ucapnya.
Maka dengan adanya polemik ini, Emil menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa barat akan menunggu rekomendasi terkait penindakan yang nantinya akan diberi kepada Ponpes Al-Zaytun.
“Saya akan rapatkan tindakan apa yang akan kami lakukan. Tapi urusan kurikulum, konten dakwah, fiqih, fatwa itu ada di Kemenag. Jadi kami menunggu rekomendasi dari mereka,” pungkasnya.
Untuk diketahui, pada Kamis, (15/6/2023) Forum Indramayu Menggugat mengerahkan 3000 orang untuk melakukan aksi unjuk rasa di depan Pondok Pesantren Al Zaytun.
Aksi tersebut dilakukan bertujuan untuk mengusut tuntas aliran sesat yang diduga selama ini telah dilakukan oleh Ponpes Al Zaytun.
