Sekjen PBB Mendukung Pembentukan Badan Pengawas AI

JABAR EKSPRES- Sekjen PBB, Antonio Guterres, pada hari Senin 12 Juni 2023, mengungkapkan dukungannya untuk membentuk lembaga pengawas kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang serupa dengan Badan Energi Atom Internasional (International Atomic Energy Agency/IAEA).

“Saya bermaksud untuk mendirikan sebuah badan penasihat tingkat tinggi untuk kecerdasan buatan dengan tujuan serius mempersiapkan berbagai inisiatif yang dapat diambil … Saya mendukung gagasan tentang adanya badan kecerdasan buatan yang terinspirasi oleh Badan Energi Atom Internasional yang ada saat ini,” ujar Guterres dalam konferensi pers di markas PBB di Kota New York.

Guterres menekankan perlunya mengatasi kerusakan yang signifikan yang disebabkan oleh berbagai platform digital yang penuh dengan informasi yang salah, sekaligus menyampaikan kekhawatiran terhadap perkembangan kecerdasan buatan. Ia mengusulkan solusi berupa kode etik internasional.

Meskipun menyadari bahwa peringatan mengenai AI telah “diabaikan,” Guterres menegaskan bahwa peringatan tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari kerusakan yang saat ini ditimbulkan oleh teknologi digital. “Peringatan tersebut tidak boleh memalingkan perhatian kita dari kerusakan yang telah disebabkan oleh teknologi digital terhadap dunia kita,” ungkapnya.

Guterres menyoroti kerusakan global yang parah akibat penyebaran kebencian dan kebohongan di ruang digital, dengan menyatakan bahwa “penyebaran kebencian dan kebohongan di ruang digital saat ini menyebabkan kerusakan global yang serius.”

Lebih lanjut, Guterres menekankan bahwa hal ini memicu konflik, kematian, dan kehancuran saat ini, serta mengancam demokrasi dan hak asasi manusia.

Untuk masa depan, Guterres mengungkapkan bahwa Kode Etik PBB untuk integritas informasi di platform digital sedang dalam pengembangan sebagai persiapan untuk “KTT Masa Depan” PBB yang akan diselenggarakan tahun depan.

Guterres mengajukan beberapa usulan, termasuk mendesak komitmen dari pemerintah, perusahaan teknologi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk tidak menggunakan, mendukung, atau memperkuat disinformasi dan ujaran kebencian untuk tujuan apa pun; menerapkan kebijakan dan sumber daya yang konsisten oleh platform digital di seluruh dunia, menghilangkan standar ganda yang memungkinkan penyebaran ujaran kebencian dan disinformasi dalam beberapa bahasa dan negara; serta komitmen dari platform-platform digital untuk memastikan bahwa semua produk memperhatikan keamanan, privasi, dan transparansi.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan