JABAR EKSPRES – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor membangun moda transportasi berbasis rel atau trem dan menghadirkan stasiun kereta baru di wilayah Sukaresmi, Tanah Sareal, Kota Bogor mendapatkan titik terang dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Hal itu dikatakan Badan Perencanaan Pembanguan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi. Dia mengaku, Kemenhub dalam hal ini Dirjen Perkeretaapian mendukung penuh untuk sustainability urban transport di Kota Bogor harus mulai dan terus dilakukan penguatan di angkutan umum.
Baca Juga: Insentif Guru Honorer Belum Cair, Disdik Kota Bandung Dinilai Abai dan Minim Koordinasi
“Apalagi sistem angkutan berbasis rel yang bisa banyak mengangkut orang. Pak Dirjen mendukung dan akan terus memberikan apa yang dibutuhkan oleh Pemerintah Kota Bogor,” ungkapnya dikutip Jumat, 19 Mei 2023.
Diketahui untuk menindaklanjuti rencana itu, Pemkot Bogor dipimpin Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim didampingi Sekretaris Daerah (Sekda), Syarifah Sofiah dan para kepala perangkat daerah lainnya kembali melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Kemenhub pada pekan lalu.
Rudy Mashudi menjelaskan, dalam rapat terbatas tersebut ada beberapa hal yang disampaikan kepada petinggi di Kemenhub, termasuk progres dan rencana pembangunan trem serta rencana pembangunan Stasiun Sukaresmi.
Untuk trem sendiri, sambung dia, pihaknya sudah menyampaikan beberapa hal, terkait rampungnya Feasibility Study atau studi kelayakan dari Collas Rail, termasuk Peraturan Daerah (Perda) Transportasi yang saat ini sedang dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Bogor.
Lalu pembahasan Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
“Kemudian beberapa hal terkait dengan regulasi, Perda RTRW dan sekarang sedang disusun rencana induk perkeretaapian di Dinas Perhubungan,” sebutnya.
Menyikapi itu, kata dia, Tim Dirjen Perkeretaapian akan melakukan pengecekan rel trem di Surabaya. Pasalnya, di sana terdapat aset rel yang belum terpakai sehingga bisa dihibahkan ke Pemkot Bogor.
“Ini perlu ada sinkronisasi dengan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini dirjen kereta api,” tuturnya.
