JABAR EKSPRES – Badan Pengawas Keuangan (BPK) kini masih menemukan adanya sejumlah catatan yang harus diperbaiki oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) seperti salah satunya pada dana BOS dan BOPD SMKN 4 Kuningan.
Anggota V BPK RI Ahmadi Noor menentukan bahwa temuan tersebut diminta untuk segera diperbaiki terkait dengan LKPD Pemprov Jabar tahun anggaran 2022.
Tak hanya itu, Temuan tersebut juga sudah tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah diserahkan kepada Gubernur Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat.
“Kami masih menemukan beberapa permasalahan keuangan daerah,” ucapnya dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jabar, Senin (15/5).
Menanggapi hal itu,, Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat mengungkapkan bahwa pihaknya sudah meminta kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk segera menindaklanjuti catatan atau rekomendasi yang telah diberikan BPK kepada Pemprov Jabar.
“Tadi dalam rapat (paripurna) saya sudah sampaikan agar saudara gubernur (Ridwan Kamil) dapat segera menindaklanjuti rekomendasi atau catatan penting, yang masih dalam kewajaran,” ungkapnya.
Hal itu dilakukan, Achmad menyebut agar Pemprov Jabar dapat menerapkan konsep good government.
“Tentunya untuk dipertahankan agar terjadi suatu transparansi dan pelayanan publik yang lebih baik lagi. Karena, konsep good government itu perlu akuntabilitas dalam perencanaan maupun pelaksanaan implementasi anggaran,” ucapnya.
Sehingga setelah rapat paripurna ini berlangsung, Ia mengatakan bahwa Pemprov Jabar akan segera menindaklanjuti apa yang saat ini telah menjadi catatan BPK.
“Setelah Paripurna ini, pihak Pemprov akan menindaklanjuti catatan-catatan penting dan akan disampaikan, dan nanti akan dibahas dalam pembahasan DPRD dalam perhitungan anggaran tahun 2022,” katanya.
Sehingga dengan hal itu, DPRD selaku fungsi pengawasan meminta agar semua anggaran yang telah ditetapkan dapat segera dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
“Harus sesuai dengan perencanaan dan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Karena peran pemerintah daerah, itu merupakan sektor publik yang berorientasi kepada pelayanan, pembangunan di Jabar, dapat mengikuti prosedur, dan tentunya di Jabar ada kenyamanan investasi,” pungkas Achmad.
(San).
