BACA JUGA: Gubernur Jawa Barat Larang ASN Pemerintahan Lakukan Flexing
Penyimpangan Keuangan Dianggap Pelanggaran Administratif
Alexander Marwata menambahkan bahwa hasil audit keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pengawasan yang dilakukan oleh kemeterian dan lembaga menurutnya tidak banyak mengungkap perihal kasus korupsi di Indonesia.
Ketika terjadi penyimpangan, masalah keuangan tersebut cenderung dimasukkan ke dalam kategori sebagai penyimpangan administrative saja. Hal ini menyebabkan penyelidikan korupsi susah untuk dibuktikan, kecuali pelaku koruptornya terkena OTT KPK Saja.
Kesimpulan
Bisa kita simpulkan bahwa kasus korupsi di Indonesia merupakan hal yang telah menjadi budaya yang banyak dilestarikan oleh para oknum pejabat. Dengan penindakan yang masih lama dan sulit untuk dibuktikan membuat para pelaku korupsi di Indonesia ini sangat nyaman dan aman.
KPK sebagai pihak tertinggi dalam menindak kasus korupsi harus melakukan gebrakan baru untuk menekan angka korupsi di Indonesia ini. Perlu adanya keseriusan dalam pengawasan dan penindakan oleh pihak terkait untuk kasus korupsi ini. (*)
BACA JUGA: Imbas OTT KPK, Plh Wali Kota Bandung: Jangan Terjadi Demotivasi
