Menurutnya, sosialiasi yang diadakan juga selalu tidak dibarengi dengan pendampingan. Tidak hanya itu, percontohan mengenai masyarakat yang sudah mengelola sampah dengan baik, cuman menampilkan secara visual tanpa mendampingi mereka.
“Pemerintah daerah, selalu mendesak masyarakat untuk memilih sampah. Ini jargon dan kampanye ke masyarakat langsung tanpa menyiapkan proses sarana dan prasarana kepada masyarakat,” terangnya.
Tidak hanya itu, pemerintah juga tidak menurunkan relugasi ke arah pengelolaan serta pemilihan sampah.
“Ini tidak ada relugasi kebijakan ke arah sana,” sebutnya.
Meski nanti sudah ada relugasi, ia juga menyebutkan hal ini harus dibarengi dengan anggaran.
“Saya melihat, pemerintah ini lebih banyak memperhitungkan atau membuat relugasi lebih ke jargon tapi tidak memberikan inpres tadi dan contoh yang baik,”jelasnya
“Relugasi ini penting harus dibarengi kebijakan anggaran, agar masyarakat termotivasi. Kalau misalnya mereka difasilitasi, masyarakat juga sadar bahwa sampah ini bisa dikelola,” sambungnya
Menurutnya anggaran kebijakan lingkungan saat ini merupakan anggaran terkecil dibandingkan dengan anggaran-anggaran yang lain. Akhirnya persoalan yang terjadi setiap tahun seperti penumpukan usai lebaran tahun 2023 terkesan dipermainkan.
“Hal-hal sepele yang seperti main-main, masalahnya setiap tahun seperti ini,” tutur Dedi.
Dirinya memandang kerusakan sarana dan prasarana yang ada seperti alat berat dan armada karena pemeliharaan dan perbaikan tidak menjadi sorotan utama.
“Pemeliharaan dan perbaiki ini tidak menjadi utama,” kata Dedi
