NgJABAR EKSPRES – Konflik kubu Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dengan Partai Demokrat di bawah pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono kembali memanas.
Kubu Moeldoko telah mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).
Sementara dari kubu AHY juga menyampaikan kontra memori atau jawaban atas pengajuan PK tersebut.
Di Jawa Barat, pengurus dan para kader Partai Demokrat juga bergerak memberikan dukungan.
Puluhan pengurus dan kader Partai Demokrat Jawa Barat mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Senin (3/4).
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jawa Barat, Anton Sukartono Suratto mengungkapkan, kedatangannya ke PTUN Bandung itu untuk menyerahkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung.
“Ini serentak se Indonesia juga,” katanya kepada Jabar Ekspres.
Anton menambahkan, upaya PK yang dilakukan kubu Moeldoko itu dinilai sarat dengan nuansa politis. PK yang dimaksud diajukan 3 Maret 2023.
Momennya tepat sehari setelah Partai Demokrat mengumumkan pernyataan dukungan mengusung Anies Baawedan sebagai calon presiden 2024.
“Menurut kami itu bukan hanya membegal Partai Demokrat tapi juga pencapresan Anies Baswedan,” terangnya.
Anton menegaskan, dengan kejadian itu pihaknya menyerukan agar seluruh kader Partai Demokrat Jabar tetap solid.
“Dari pengurus DPC juga bergerak ke Pengadilan Negeri,” jelasnya.
Masih kata Anton, usaha perlindungan hukum itu sebagai bentuk ikhtiar penyelamatan partai.
“Kami sebagai warga negara minta perlindungan hukum. Masalah efeknya bagaimana kami serahkan nanti,” cetusnya.
Anton juga menegaskan, sejauh ini koalisi antara Partai Demokrat, Nasdem dan PKS juga masih solid. Koalisi juga terus bergerak untuk pencapresan Anies Baswedan.
Diketahui hasil kasasi pada Oktober 2022 lalu, MA menolak kasasi KSP Moeldoko melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly dan Ketua Umum Partai Demokrat AHY terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang.(mg3)
