SEBANYAK 16 negara diketahui tertarik dengan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal itu berdasarkan yang tertera dari 167 dokumen awal atau letter of interest (LoI) investasi di IKN.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyebut, ratusan dokumen ketertarikan investasi itu didapatkan dari 16 negara.
“Untuk investasi kami menerima cukup banyak letter of interest. Ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara,” sebut Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Senin (3/4).
Dia menambahkan, persentase letter of interest ini cukup rata. Bambang menilai bahwa itu disebabkan wilayah domestik yang turut menyumbang LoI.
Tercatat, sumbangan LoI tersebut sebesar 50 persen. Sementara itu, sebanyak 50 persen lainnya berasal dari pihak asing.
Meski begitu, Bambang mengungkapkan, pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung. Serta berada dalam jalur yang sesuai (on the track).
“Kami sekarang dalam proses menyeleksi mana saja yang memang sesuai dan serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN,” ungkapnya.
Sebelumnya, OIKN dan United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
”Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua,” kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.
Bambang mengatakan Otorita IKN dan UNDP telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di IKN Nusantara.
MoU tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan delapan prinsip utama pembangunan IKN yakni membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses.
Selanjutnya, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.
Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani Kepala OIKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia Pasifik Kanni Wignaraja, kedepannya OIKN dan UNDP akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.
