Dilokasi yang sama, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto mengatakan kejadian longsor di Kelurahan Empang menguatkan kesimpulan bahwa di Kota Bogor terdapat wilayah yang merupakan zona berbahaya dan tidak layak untuk ditinggali. Ia pun menyampaikan beberapa langkah penting untuk dilakukan Pemerintah.
“Pertama, operasi tanggap darurat. Kami melihat langkah yang dilakukan oleh tim gabungan sudah benar. Apresiasi dan terima kasih atas koordinasi dan gerak cepat BPBD, Dinas Sosial, Damkar, TNI, Kepolisian, dan relawan untuk mengevakuasi warga dan melakukan langkah pencarian korban yang belum ditemukan”, jelas Atang.
Kedua, memastikan korban yang selamat mendapatkan penanganan dan perawatan yang maksimal. “Berikutnya adalah memastikan penanganan korban selamat dengan baik. Penanganan medis, posko pengungsian, dan tempat tinggal sementara selama beberapa bulan ke depan”, imbuhnya.
Terakhir, Ketua DPRD meminta agar relokasi yang sudah direncanakan oleh Pemkot pasca pemetaan lokasi rawan bencana segera dijalankan.
“Bencana ini semakin menguatkan kesimpulan kita bahwa Kota Bogor memiliki wilayah sangat rawan untuk ditinggali warga. Pemetaan wilayah yang sudah kita minta sebelumnya harus segeraditindaklanjuti relokasinya. Relokasi yang belum berjalan secara cepat ini perlu menjadi perhatian bersama oleh kami di DPRD dan Pemkot agar segera memastikan zona hitam yang sudah dipetakan bisa segera dipindahkan,” ujar Atang.
Terkait dengan titik lokasi yang akan dijadikan sebagai lokasi relokasi warga korban bencana dan wilayah rawan bencana, Atang mengungkapkan sudah ada beberapa opsi berdasarkan hasil rapat yang dilakukan oleh DPRD Kota Bogor dengan Pemerintah Kota Bogor.
Hanya saja, opsi-opsi yang ada perlu diperkuat dan dipastikan lagi lebih lanjut agar bisa segera ditindaklanjuti.
“Banyak aset lahan milik Pemerintah yang bisa digunakan. Sudah ada beberapa alternatif yang disiapkan. Ini perlu segera dieksekusi. Kalaupun katakanlah pemerintah mengalami kesulitan, lahan di Katulampa bisa digunakan untuk relokasi warga daripada dipake untuk pusat kota pemerintahan baru. Itupun kalau gak ada lahan sama sekali. Tapi kan sebenernya masih ada yang lain,” pungkasnya.
