BANDUNG – Wakil Gubernur (Wagub) Jabar, Uu Ruzhanul Ulum angkat bicara soal munculnya fatwa larangan vaksinasi.
Untuk diketahui, sebanyak tujuh warga Desa Sukahurip, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut, meninggal setelah terpapar virus difteri.
Dinkes Jabar menduga, korban meninggal ini akibat tidak mendapatkan imunisasi difteri. Hal itu karena adanya fatwa larangan dari tokoh setempat.
Uu meminta masyarakat lebih percaya kepada pemerintah terkait dengan kesehatan. Orang nomor dua di Jabar ini juga mengultimatum tokoh setempat untuk tidak memberikan fatwa larangan terkait penggunaan vaksinasi atau imunisasi.
“Saya berharap masyarakat percaya sama kami dengan pemerintah, tidak ada keputusan pemerintah baik untuk kemaslahatan, keputusan bidang kesehatan masyarakat, pembangunan ataupun pendidikan,” ujarnya saat ditemui di Kantor Kejati Jabar, Kota Bandung, Senin (27/2).
Uu menjelaskan, pemerintah memberikan program vaksinasi atau imunisasi kepada masyarakat kelompok usia rendah, agar dapat terhindar dari penyakit berbahaya khususnya seperti difteri.
“Tidak ada kebijakan (program) tidak baik untuk masyarakat, karena kami disumpah untuk kesehatan, keadilan dan lainnya. Jadi jangan ada prasangka tidak baik ke kami (pemerintah) termasuk soal vaksin,” imbuhnya.
Sebelumnya Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyoroti kasus tersebut. Emil sapaan akrabnya mengatakan, kasus yang menewaskan tujuh orang tersebut dikarenakan rendahnya pemberian imunisasi khususnya di daerah tersebut.
Bahkan berdasarkan kajian, tujuh orang meninggal dunia tersebut juga diduga tidak mendapatkan imunisasi khusunya difteri.
“Setelah diteliti lagi, ada faktor tokoh lokal, katanya yang membuat fatwa-fatwa melarang vaksin (imunisasi),” kata Emil. (san)
