JABAR EKSPRES – Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak negara pada bulan Januari 2023 mencapai Rp162,23 triliun, yang mengalami peningkatan sebesar 48,6% secara tahunan (year-on-year) jika dibandingkan dengan Januari 2022.
Realisasi penerimaan pajak pada awal tahun 2023 tersebut setara dengan 9,4% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2023 senilai Rp1.718 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pencapaian ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus meningkat.
Hal ini dikarenakan pada Januari 2022, penerimaan pajak hanya mencapai Rp109,2 triliun, yang mengalami peningkatan sebesar 59,5% (yoy) dibandingkan dengan Januari 2021 yang mencapai Rp68,5 triliun.
“Jadi kita lihat pemulihan ekonomi masih tergambar dan tertangkap dari penerimaan pajak yang masih naik tinggi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA, Rabu (21/2)
Sri Mulyani juga menyatakan bahwa hasil reformasi perpajakan melalui penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) juga berkontribusi pada tingginya penerimaan pajak pada bulan pertama tahun 2023.
“Undang-Undang HPP sudah mulai dilaksanakan dan memberikan kontribusi kepada pencapaian penerimaan perpajakan yang meningkat sangat kuat di Januari 2023,” sambungnya.
Penerimaan pajak pada bulan Januari 2023 terbagi menjadi empat kelompok, yaitu pajak penghasilan (PPh) nonmigas, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), dan sektor keseluruhan tahun.
Secara rinci, PPh nonmigas menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi sebesar Rp78,29 triliun, atau 8,96% dari target sektor keseluruhan tahun.
Menurut Sri Mulyani, penerimaan PPh nonmigas tumbuh sebesar 28,03% secara tahunan (yoy). Pada sisi lain, realisasi PPN dan PPnBM mencapai Rp74,64 triliun atau 10,04% dari target pajak keseluruhan tahun. Pada Januari 2023, realisasi PPN dan PPnBM tumbuh sebesar 93,86% dibandingkan dengan Januari 2022.
“Tarif PPN naik 1% karena implementasi UU HPP. Lalu, pertumbuhan PPN dan PPnBM mencapai 93,86%, karena kegiatan ekonomi masyarakat yang semakin meningkat,” ujarnya lagi.
Realisasi pajak pada bulan Januari 2023 juga terdiri dari realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp1,29 triliun atau 3,21% dari target pajak keseluruhan tahun. Sri Mulyani mengungkapkan bahwa realisasi PBB pada periode tersebut naik drastis sebesar 118,72% secara tahunan (yoy).
Sementara itu, realisasi Pajak Penghasilan (PPh) migas sebesar Rp8,03 triliun atau 13,07% dari target pajak keseluruhan tahun. Namun, terjadi kontraksi sebesar 10,09% dari tahun sebelumnya (yoy). Sri Mulyani menyatakan bahwa penurunan harga komoditas menjadi penyebab utama penurunan realisasi PPh migas.
