Penghapusan lainnya juga dilakukann terhadap biaya penyelenggaraan di dalam negeri, komponen biaya cadangan di Mekkah dan Madinah, pengurusan dokumen, hingga pembinaan jamaah di Indonesia dan Arab Saudi.
Sedangkan biaya untuk penyediaan perlengkapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 yang mencapai Rp 6,7 miliar juga sudah dihilangkan.
Selain itu untuk rasionalisasi terhadap biaya pemeliharaan aset barang milik haji (BMH) akan dialihkan menjadi barang milik negara.
‘’Jadi dengan efisiensi yang setidaknya dapat menurunkan BPIH sebesar 4,3 persen,’’ cetus Kahfi.
Meski begitu, Kahfi memberikan catatan untuk Kemenag, agar tetap memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji meski dilakukan efesiensi biaya.
‘’Diketahui saat ini indeks kepuasan pelayanan hahji mencapai 90 persen dan ini harus dipertahankan,’’ tandas Kahfi mengingatkan Kemenag. (yan).
