Jabarekspres.com, BOGOR- Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bogor, Asep Mulyana menilai pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bogor sudah produktif.
“Alhamdulilah, UMKM di Bogor istilahnya sudah produktif,” kata Asep Mulyana, Kamis (16/2).
Mantan Camat Citeureup itu menambahkan, pasca covid-19 tahun lalu masyarakat sudah mulai membangun usaha sendiri.
Kabupaten Bogor sendiri memiliki sebanyak 718.729 para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh wilayah kecamatan.
Sambung Asep Mulyana, selain itu, pasca pandemi Covid-19 membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaan, sehingga memilih untuk membuka usaha secara mandiri guna menyambung hidup.
Tak hanya itu, saat pandemi, Pemkab Bogor memberikan anggaran untuk para pelaku UMKM kepada Dinas Koperasi dan UMKM.
“Kalau kita di Pagu anggaran mah ada di Rp 31 miliar, itu termasuk biaya operasional, gaji dan program-program serta kegiatan UMKM,”tambahnya.
Namun, para pelaku UMKM tidak diberikan bantuan keuangan, namun, dia memberikan jalan untuk membantu mengakses pinjaman permodalan bagi masyarakat yang hendak mengembangkan UMKM.
“Bukan memberikan bantuan, tapi fasilitasi permodalan perbankan melalui lembaga-lembaga yang fokus dan perhatian kepada UMKM. Contohnya fasilitas permodalan dari Angkasa Pura, Rp 718 juta kita dapat di tahun Sekarang, kemudian lembaga lain kita juga ada, dari koperasi juga ada,”tungkasnya.
Sementara itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Muad Khalim meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan potensi para pegiat UMKM di Bumi Tegar Beriman.
Dirinya meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan potensi para pegiat UMKM di Bumi Tegar Beriman.
Hal ini disampaikan lantaran adanya wacana sejumlah pengusaha yang pindah investasi dari Kabupaten Bogor ke Jawa Tengah (Jateng).
“Solusi pengangguran di Kabupaten Bogor tidak akan pernah selesai jika masyarakat melabuhkan harapannya kepada investor atau perusahaan-perusahaan besar,” kata
Muad Khalim kepada media, Rabu (15/2).
Untuk itu, penguatan UMKM menjadi solusi terbaik untuk mengatasi pengangguran dan memulai memandirikan masyarakat dengan usaha kecil mereka.
“Ini terkait dengan UMKM di Komisi II. Ini harusnya didorong besar oleh UMKM, bagaimana mengatasi pengangguran. Ya dengan UMKM, tidak ada jalan lain untuk atasi itu, kita harus siap alokasikan anggaran untuk UMKM, supaya tenaga kerja kita menjadi mandiri,”pungkasnya (SFR)
