Jabarekspres – Bawaslu RI mencatat ada 313 aduan yang disampaikan masyarakat mengenai pencatutan Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang dimasukan sebagai pendukung pencalonan adnota DPD RI.
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty melalui keterangannya, Kamis (25/1) mengatakan, setelah melakukan rekap data yang didapat dari posko aduan di 21 provinsi, Lolly mengakui ada 131 aduan yang berasal dari masyarakat dan penwas pemilu.
BACA JUGA: Bawaslu Soroti Safari Politik Anies Baswedan
Mereka mengaku nama dan NIK dicatut sebagai pendukung calon anggota DPD RI, kemudia data itu dimasukan ke dalam sistem informasi pencalonan (Silon).
Untuk itu, masyarakat juga bisa mengecek NIK dan nama di halaman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik_pendukung, untuk memastikan aga nama masyarakat tidak dicatut.
Untuk menindaklanjuti ini dengan menyurati KPU agar mengoreksi dan menghapus nama-nama tersebut. Sejauh ini Bawaslu juga telah menindak lanjuti adanya 224 NIK dengan melaporkannya ke KPU.
Untuk aduan terbanyak tercatar ada 56 aduan yang berasal dari provinsi Aceh. Sedangkan dari Jawa Timur ada 35 aduan. Provinsi Jawa Barat juga ada 29 aduan yang NIK dan namanya di catut.
Atas temuan tersebut, Bawaslu melakukan penelusuran yang menhasilkan 164 bakal calon anggota DPD RI dari 21 provinsi yang melakukan pencatutan nama dan NIK.
‘’Masyarakat merasa tidak pernah menjadi pendukung calon DPD RI yang Namanya sudah terdaftar pada Silon,’’ ujar Lolly.
Untuk itu, bagi masyarakat yang tidak merasa menjadi pendukung calon anggota DPD RI agar segera melaporkan ke posko aduan Bawaslu baik secara online maupun offline.
Pendirian posko ini merupakan tindak lanjut dari adanya surat instruksi yang dikeluarkan oleh Bawaslu tentang pendirian posko pengaduan masyarakat.
Untuk itu, Bawaslu di daerah juga hars melakukan Pengawasan terhadap Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD.
‘’ Ini yang harus ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran Bawaslu di daerah,” pungkas Lolly. (yan).
