BOGOR – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan, Pemerintah Kabupaten Bogor berniat membantu korban bencana gempa bumi yang terjadi di Wilayah Cianjur.
Namun niat baik itu terkendala, lantaran harus adanya surat tertulis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terlebih dahulu.
“Kami ada semangat ingin membantu lebih, karena kemanusiaan, dan kami juga juga melihat bagaimana Cianjur-nya kalau lihat dari BTT atau cadangannya dan sumber dayanya, cuma kami terkendala dengan imbauan dari Kemendagri,” ujar Iwan, Senin (28/11).
Jika tetap membantu korban gempa Cianjur berupa uang tanpa adanya surat dari Kemendagri, Pemkab Bogor tidak memiliki payung hukum yang kuat.
“Sekarang kan gini, imbauan mendagri itukan ditindak lanjutinya dengan tertulis harusnya, kita jangan konyol, dengan imbauan aja kita langsung mengeksekusi, kalau ada masalah apa payung hukumnya,” tambahnya.
Sebelumnya, Pemkab Bogor menerjunkan puluhan personil baik dari BPBD, PUPR , Damkar dan Dinsos serta alat-alat pemecah bangunan dan juga menyediakan sebanyak 30 bad di RSUD Ciawi dan 20 Bad di RSUD Cileungsi untuk menangani korban bencana.
“Dengan adanya edaran tertulis aja mungkin hari ini kami bisa berbentuk uang dari BTT ini kan hanya lisan saja Kemendagri dan kebetulan cadangan BTT kami masih di atas Rp 30 miliar,” bebernya.
“Kami konsultasi dan diskusi atau rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kami gak berani,” sambungnya.
Kendati begitu, Pemerintah Kabupaten Bogor tetap membantu korban gempa Cianjur berupa uang tunai dengan menggunakan nama masyarakat Kabupaten Bogor.
“Uangnya dari ketuk hati mereka lah dari korpri pribadi, desa, kecamatan, sekolah terus dari dinas pribadi, kadin, baznas, dan masyarakat pasti boleh diaudit,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor tidak menutup kemungkinan untuk kembali membantu warga Cianjur dengan menggunakan APBD Kabupaten Bogor.
“Kita bisa saja membantu lagi, kalo ada surat edaran resmi dan kementerian atau status tanggap darurat bencana Provinsi Jawa Barat, kita bisa bantuin dengan BTT itu,” ucapnya.
