“Kami akan tetap berjuang dengan cara melayangkan surat kepada Plt Bupati. Dalam waktu dekat kita layangkan,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD KBB, Sunarya Erawan mengatakan turut prihatin dengan kondisi yang terjadi pada Satpol PP Bandung Barat.
“Saya sebelumnya sudah mewanti-wanti para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Bandung Barat untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan baik. Bukan dengan merumahkan mereka,”jelasnya.
Ketua Komisi 1 DPRD KBB ini menilai, pemerintah tidak punya rasa kepedulian terhadap beban kerja para TKK. Terlebih pada Satpol PP yang harus berjibaku dengan waktu.
Padahal saat bekerja, para TKK tersebut mempertaruhkan nyawanya, karena pekerjaan mereka cukup beresiko saat menjalankan fungsi-fungsi sebagai penegak Peraturan daerah (Perda).
Suryana juga menyebut, Komisi I selalu menekankan SKPD agar memberikan solusi yang baik. Adapun mengenai kisaran gajinya, bisa disesuaikan dengan anggaran yang ada pada SKPD terkait.
“Berapa itu tergantung kepada anggaran yang dimiliki oleh SKPD itu. Namun jangan sampai terjadi seperti itu (dirumahkan),” jelasnya.
“Tentu saja SKPD harus dengan TAPD, dan harus dicarikan solusi yang paling baik. Kita bisa membayangkan dia yang sudah mengabdi belasan tahun tiba-tiba dirumahkan begitu saja, ini tidak manusiawi,” pungkasnya.*** (Mg1)
