JabarEkspres.com, BANDUNG – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, realisasi capaian program Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu) sampai saat ini tercapai sebesar 84.000 unit.
“Baru terelisasi 84 ribu unit, jadi masih ada hutang 16 ribu unit program Rutilahu,” kata Daddy Rohanady di Bandung, Kamis, 29 September 2022.
Daddy menjelaskan, Pemda Jabar masih mempunyai target 16.000 unit untuk mencapai 100.000 unit Rutilahu. Sesuai dengan yang tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah (RPJMD) 2018-2023 (lama).
“Awalnya di RPJMD lama tertera ada 100 ribu unit Rutilahu dalam kepemimpinan pertama gubernur. Namun ada perubahan. Sehingga angka itu hilang,” jelas dia.
Daddy berkomitmen akan mendorong untuk tahun 2023 ini untuk mendapatkan sepuluh ribu unit Rutilahu bisa direalisasikan. Pasalnya, masih banyak masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan program Rutilahu.
Selain itu, politisi Gerindra itu pun di tahun 2023 akan mendorong agar rutilahu bisa di realisasikan di angka sepuluh ribu unit di KUA PPAS.
“Masih banyak masyarakat Jawa Barat yang membutuhkan program Rutilahu ini dan tugas dari Komisi IV adalah untuk mendorong dan memperjuangkan agar bisa terwujud,” tuturnya.
Legislator DPRD Jawa Barat, Buki Wibawa akan perjuangkan supaya syarat bantuan Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu bagi masyarakat penerima manfaat dipermudah.
Menurut Buki Wibawa, masyarakat penerima manfaat rutilahu di Provinsi Jabar, akan terus bertambah setiap tahunnya.
Buwi Wibawa menyebut bahwa jumlah bantuan Rutilahu untuk tahun 2023 mencapai 10.000 unit yang ditargetkan Pemprov Jabar.
Meski, anggota Komisi IV DPRD Jabar ini menilai seharusnya angka jumlah bantuan Rutilahu ini bisa mencapai 25.000 unit hingga 2023 mendatang.
Sementara itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar, Dr. Bucky Wibawa, program rutilahu perlu dimaksimalkan baik dari jumlah sasaran masyarakat yang menerima manfaat maupun dari besaran alokasi dana.
Pasalnya, merujuk pada evaluasi atas program rutilahu yang sudah direalisasikan di tahun-tahun sebelumnya, ada hal yang mesti dibenahi dalam program rutilahu tersebut.
“Yang menjadi persoalan, masih belum tertanganinya kebutuhan pembangunan rutilahu yaitu masih banyaknya rumah tak layak huni yang masih ditempati masyarakat. Persoalan lainnya, pagu anggaran yang disiapkan banyak yang tak sebanding dengan biaya untuk memperbaiki rumah,” kata dia.
