Guna mengoptimalkan pencegahan korupsi di pemerintahan daerah, KPK menggelar MCP. Direktur Korsup Wilayah IV KPK RI, Ely Kusumastuti mengatakan, MCP merupakan tools yang digunakan KPK untuk memonitor area rawan korupsi di pemerintahan daerah.

Selain itu, MCP juga dipakai untuk mengetahui tren perbaikan sistem pemerintahan daerah setiap tahunnya.

“Jika semakin menurun dapat dikembangkan, dibagian mana yang menurun untuk ditindaklanjuti. Bagian yang dilihat itu meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola keuangan desa,” katanya.*** (pasundanekspres)

MCP 2022 Tingkat Jawa Barat Kabupaten/kota

Peringkat 1 : Provinsi Jawa Barat

Peringkat 2 : Ciamis

Peringkat 3 : Subang

Peringkat terbuncit : Cirebon

Delapan Indikator Penilaian

Perencanaan dan penganggaran APBD

Pengadaan barang dan jasa

Perizinan

Pengawasan APIP

Manajemen ASN

Optimalisasi pajak daerah