Namun, sambung dia, selama ini alur dan mekanisme realisasi dan pendistribusiannya tidak transparan dan terbuka.
“Pokir itu memang ada di Dinas dan usulannya dari DPRD sesuai pokok pikirannya. Kami minta diberikan pekerjaan untuk pelaksanaan Pokir, karena para pengusaha ini sesuai aturannya memiliki hak melakukan pekerjaan itu,” bebernya.
Senada, Ketua Gapensi Irwan M Nur menegaskan, banyak kegiatan proyek Pokir yang banyak dikelola oleh pihak anggota dewan, berdasarkan usulan dari masyarakat (konstituen). Meski begitu, dalam realisasi maupun mekanismenya, tidak melibatkan para pengusaha.
“Kami hanya ingin pendistribusian Pokir ini transparan dan sesuai aturannya. Para pengusaha banyak yang tidak tahu, hanya tahunya Pokir itu punya nya (anggota dewan-red),” sebutnya.
Sedangkan asosiasi lain, Ketua Aspeknas Felix Marta mempertanyakan, tentang alur mekanisme Pokir dari awal hingga diserahkan kepada kontraktor pelaksana.
“Kami berharap tidak terjadi monopoli oleh oknum terkait paket Pokir. Berikan kami keterlibatan dalam pelaksanaan Pokir, agar pelaksanaan pekerjaan Pokir tetap berkualitas dikerjalan oleh pengusaha yang sebenarnya,” sarannya.
Dalam kesempatan itu, para asosiasi meminta Ketua Kadin untuk dapat memfasilitasi kepada seluruh SKPD agar transparan dan terbuka dalam realisasi pekerjaan Pokir.
Menjawab itu, Ketua Kadin Kota Bogor, Almer Faiq mengungkapkan, banyaknya aspirasi dari para asosiasi terkait pekerjaan proyek, salah satunya tentang pekerjaan Pokir.
Para pengusaha, kata Almer, menginginkan adanya keterbukaan dari mekanisme hingga pendistribusian pekerjaan yang diberikan oleh SKPD di Pemkot Bogor.
“Harus ada kesepahaman antar sejumlah pihak, baik SKPD, DPRD dan para asosiasi pengusaha. Kedepan agar realisasi Pokir menjadi jelas. Saya selaku Ketua Kadin siap menjembatani ke Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor,” tandasnya.*(YUD)
