JabarEkspres.com, BOGOR – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bogor kembali melakukan aksi demontrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dua tempat yakni, di Jalan Sudirman dekat Istana Bogor dan di depan Gedung DPRD Kota Bogor pada Kamis, 15 September 2022.
Pergerakan masa diawali dengan melakukan longmarch ke Jalan Sudirman sekitar pukul 15.00 WIB, namun aksi mereka terjegal barikade petugas kepolisian yang berjaga dalam radius 100 meter dari pintu masuk utama Istana Bogor.
Aksi para demonstran pun sempat diwarnai kericuhan, sehingga suasana saling dorong antara masa dengan petugas pun tak terelakkan, di situ jajaran petugas berhasil menekan mundur masa.
Merasa kurang puas, puluhan masa melanjutkan aksinya ke depan gerbang utama gedung DPRD Kota Bogor.
Di sana mereka membakar ban hingga berusaha mendobrak pagar, namun penjagaan ketat para aparat dilokasi menyulitkan mereka masuk ke dalam gedung wakil rakyat tersebut.
Dalam orasinya para mahasiswa dengan lantang memprotes dan menolak keras kenaikan harga BBM bersubsidi, mereka secara bergantian menyuarakan pendapat dengan menggunakan pengeras suara.
Salah satu orator aksi mengatakan, bahwa kenaikan harga BBM oleh pemerintah menuai polemik di tengah situasi ekonomi negara yang belum pulih seutuhnya dampak pandemi Covid-19.
Menurutnya, kenaikan harga BBM akan berdampak buruk bagi masyarakat menengah ke bawah dan hal itu dapat mempercepat terjadinya inflasi yang tinggi dan meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia.
“Kenaikan harga BBM tentu menyentuh inflasi secara umum, karena akan merambat ke seluruh sektor termasuk harga-harga komoditas kebutuhan dasar masyarakat,” serunya dalam orasi.
Selain itu, kata dia, menaikan harga BBM juga akan mengganggu perputaran roda ekonomi dalam sektor-sektor strategis negara.
Sebagian besar aktifitas perekonomian nasional terutama sektor termasuk transportasi, industri, pertanian kelautan dan perikanan, pariwisata, dan lain sebagainya akan sangat terdampak.
“Alih-alih menaikan harga BBM bersubsidi, semestinya pemerintah fokus untuk memberantas penyalahgunaan penerima manfaat BBM bersubsidi. Selama ini, sudah menjadi rahasia umum, bahwa terdapat banyak praktik mafia BBM bersubsidi yang sangat merugikan rakyat dan negara,” tegasnya.
