JAKARTA – Polisi dan BIN mengklaim telah mendapatkan identitas Hacker Bjorka, penangkapan tinggal tunggu waktu.
Hal tersebut diungkapkan Menkopolhukam Mahfud MD yang mengatakan bahwa identitas Hacker Bjorka sudah teridentifikasi dengan baik oleh BIN dan Polri.
Meskipun demikian, Mahfud MD menjelaskan bahwa identitas hacker Bjorka belum bisa diungkapkan ke publik.
“Memang belum bisa diumumkan gambaran-gambaran siapa dan di mana. Kita sudah punya alat melacak itu semua,” lanjut Mahfud.
Menurut Mahfud, pemerintah akan menindaklanjuti masalah hacker Bjorka, di mana Presiden Joko Widodo telah membentuk tim khusus untuk mengatasi masalah ini.
“Kita akan serius menangani dan sudah mulai menangani masalah ini,” jelas Mahfud.
Tim khusus yang dibentuk oleh Presiden Jokowi terdiri dari jajaran Polri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Badan Intelijen Negara (BIN).
Dalam rapat yang digelar di Kemenko Polhukam, turut hadir di lokasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian didampingi Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN Dominggus Pakel Serta hadir Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Polisi (Purn) Budi Gunawan.
Mahfud menjelaskan, kami rapat bersama Bapak Kepala BIN yang menggambarkan situasi seluruhnya.
“Di sebelah kanan saya Menkominfo, ini pembuat pengatur kebijakan yang mengawal keamanan cyber. Dan juga BSSN yang secara khusus di situ mengamankan cyber dan sandi negara. Lalu juga Bapak Kapolri yang juga punya tim pengamanan cyber dan penindakan,” ujar Mahfud MD.
Dalam menanggapi keresahan berbagai pihak akibat ulah hacker Bjorka, salah satu langkah Presiden Jokowi buru hacker Bjorka dengan bentuk timsus lintas lembaga negara.
Tak hanya membocorkan data instansi pemerintahan, namun hacker Bjorka juga membagikan data pribadi dari pejabat pemerintahan.
Bahkan hacker Bjorka juga dikabarkan membobol data rahasia Presiden Joko Widodo.
Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi buru hacker Bjorka dengan bentuk timsus lintas lembaga.
Menurut Jhonny, keputusan ini diambil saat menggelar rapat di Istana Kepresidenan pada Senin, 12 September 2022.
