BANDUNG – Menyikapi kenaikan harga Bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melalui Dinas perindustrian dan perdagangan (Disperindag) akan segera melakukan pengawasan dan penanganan kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas).
Dalam pengawasan tersebut, Kepala Disperindag Jabar Iendra Sofyan mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan terhadap sisi pendistribusiannya.
“Sebetulnya dari sisi ketersediaan atau produksi itu aman. Makanya yang akan kita awasi adalah kepada para pelaku usahanya apakah memanfaatkan situasi ini dengan alasan segala macam alasan,” kata Iendra saat dikonfirmasi, Selasa (6/9).
Sementara untuk penanganan sendiri, Iendra menyebut bahwa pihaknya akan segera melakukan operasi pasar murah kepada beberapa bahan pokok yang terkna dampak akibat kenaikan BBM.
“Kita akan melihat bahan pokok mana yang perlu kita lakukan operasi pasar, karena sampai saat ini ketersediaan ada. Dan yang menjadi masalah kayanya di sisi distribusi,” sambungnya.
Maka dengan adanya program dari pemerintah seperti penambahan upah kerja, pemberian Bantuan langsung tunai (BLT), hingga pemberian subsidi kepada transportasi, ia menilai sangat cocok dalam membantu kebutuhan masyarakat pasca kenaikan BBM.
“Jadi itu menurut saya sangat pas supaya distribusi logistik ini bisa ditekan dan tidak lagi menjadi alasan untuk menaikan harga,” katanya.
Maka dari itu, lanjut Iendra, para pedagang khususnya di pasar tradisional meminta agar pasokan bahan pokok harus tetap tersedia.
“Jadi sebetulnya para pedagang itu tidak terlalu mengeluh karena kalau dibeli terus dijual itu tetap masih mendapatkan untung. Tapi yang terpenting buat mereka adalah barangnya selalu ada. Nah yang kedua, mereka sangat membutuhkan bantuan seperti BLT. Tapi Ini sudah diakomodir oleh Pak Presiden,” pungkasnya.
(San)
