JabarEkspres.com, BANDUNG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Suharti mengatakan, pihaknya telah mengajukan dana hibah pemilu ke Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.
Dia menuturkan, dana tersebut bakal digunakan untuk anggaran pendamping alias ‘backup’ dana pelaksanan Pemilu 2024.
“Kami sudah ajukan Rp1,9 Miliar. Backup anggaran dari pusat,” tuturnya kepada Jabar Ekspres belum lama ini.
Anggaran itu kebutuhan tahapan awal sampai pemungutan dan penghitungan suara. Termasuk logistik lainnya. Di dalamnya termasuk belanja kampanye pasangan calon. termasuk logistik dan juga honor badan ad-hoc.
Menurutnya, anggaran APBN karena bersifat ‘top–down’, terkadang anggaran Kota Bandung dengan kota lain yang lebih kecil, memiliki besaran yang sama. Padahal kebutuhan berbeda.
Misalnya, dia memberi contoh, Kota Bandung dan Kota Cimahi menerima besaran anggaran yang sama. Padahal, Kota Bandung memiliki 30 kecamatan, sementara Kota Cimahi 3 kecamatan.
“Karena itu, kami tidak melaksanakan raker yang lebih (besar) ketika anggaran kami sama dengan kabupaten/kota tadi, makanya kita butuh support dari pemkot,” ungkapnya.
“Maka, karena anggaran ‘top–down’ itu, untuk pemilu, sesuai dengan pasal 434, kami mengajukan hibah ke pemerintah daerah,” imbuh Suharti.
Dia menambahkan, hibah tersebut untuk membantu pelaksanaan pemilu 2024. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menambal anggaran-anggaran yang tidak ter-cover dari pusat.
“Seperti anggaran rapat dan sebagainya,” tambahnya.
Kini, kata Suharti, KPU Kota Bandung tengah menanti keputusan dari pemkot. Soal kesanggupannya memberi dana hibah.
“Sudah dibahas juga dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kota Bandung. Kami tinggal menunggu hasil kajian mereka,” katanya.
Perlu diketahui, dana yang bakal digelontorkan KPU RI, dipastikan nilainya mencapai sebesar Rp95 Triliun.
Namun hingga sekarang KPU Kota Bandung belum mendapatkan informasi lanjutan, perihal bakal menerima besaran secara pastinya.
“Belum dapat rincian, dari KPU RI, berapa anggaran yang akan kami kelola,” ujar Suharti.
“(Besaran) itu untuk seluruh Indonesia. Top-down dari pusat, kami tinggal menunggu anggaran yang disampaikan oleh pusat ke masing-masing kabupaten/kota,” pungkasnya.*** (zar)
