“Terkait masa kampanye, dari KPU mengajukan awalnya 6 bulan, kemudian kita dari pemerintah 90 hari dengan pertimbangan keterbelahan masyarakat tidak terlalu lama,” katanya
“Memang namanya kampanye ini bagian dari demokrasi dan demokrasi itu masyarakat dibebaskan pada pilihan-pilihan masing-masing,” sambung Tito.
“Tapi dalam ilmu security (keamanan) apa pun bentuknya ketika terjadi perbedaan itu pasti akan terjadi potensi konflik dan kita sudah merasakan di pemilu-pemilu sebelumnya, kasihan masyarakat kalau terlibat terlalu lama,” tutur Tito. (Humas DPR)***
