Penerimaan perpajakan yang bersumber dari kepabeanan dan cukai di Jawa Barat, realisasinya sampai dengan akhir April 2022 mencapai sebesar Rp14,27 triliun atau 42,47 persen terhadap target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 33,1 persen (yoy).
Kinerja kepabeanan dan cukai berdasarkan nominal dan pertumbuhannya tercatat positif dan tumbuh siginifikan di semua komponen. Penerimaan Bea Masuk mencapai sebesar Rp363,38 miliar atau 51,67 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 87,32 persen (yoy) karena didorong kinerja impor Jawa Barat, terutama mesin dan perlengkapan elektrik, mesin dan peralatan mekanis serta kain rajutan. Selanjutnya, penerimaan Cukai mencapai Rp13,9 trilliun atau 42,28 persen dari target APBN 2022 dengan tumbuh sebesar 32,10 persen (yoy).
Realisasi PNBP sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp1,54 triliun atau 35,6 persen dari target APBN 2022 dan tumbuh sebesar 14,46 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Pencapaian realisasi PNBP di Jawa Barat tersebut terutama bersumber dari realisasi PNBP lainnya dan pendapatan badan layanan umum (BLU) masing-masing sebesar Rp983,29 miliar dan Rp557,62 miliar. PNBP lainnya tumbuh terutama didorong komponen PNBP Biaya Pendidikan, PNBP Kekayaan Negara dan Lelang, PNBP Pelayanan Pertanahan, PNBP Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan PNBP Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).
Realisasi Belanja Negara
Di bulan April 2022, APBN terus melanjutkan kinerja yang optimal. Realisasi belanja negara di Jawa Barat sampai dengan akhir April 2022 mencapai Rp33,39 triliun atau 30,22 persen dari target APBN 2022. Belanja Negara diupayakan terus berakselerasi untuk memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Realisasi Belanja Negara tersebut meliputi Belanja Pemerintah Pusat tercapai sebesar Rp10,90 triliun atau 24,82 persen dari target APBN 2022 dan masih mengalami kontraksi sebesar 2,51 persen. Rendahnya realisasi Belanja Pemerintah Pusat disebabkan rendahnya realisasi belanja barang dan belanja modal. Kinerja penyerapan belanja di Jawa Barat untuk bulan-bulan selanjutnya diharapkan semakin membaik untuk mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan target pembangunan.
Belanja Pemerintah pusat melalui Belanja Kementerian/Lembaga terutama dimanfaatkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan, pembayaran Tunjangan Hari Raya, pendanaan atas kegiatan operasional K/L, program kegiatan K/L untuk pengadaan peralatan/mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta pembayaran bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.
