BANDUNG – Perwakilan Kementerian Keuangan kembali merilis Kinerja APBN Jawa Barat bulan April 2022 sebagai upaya transparansi dan akuntabilitas pemerintah terkait pengelolaan APBN dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
APBN sampai dengan bulan April 2022 masih terus memberikan kinerja yang optimal dalam upaya pemerintah melanjutkan pemulihan sosial, ekonomi, mendukung reformasi kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial serta penguatan sinergi dan koordinasi antar Kementerian/Lembaga, Pemda dan Satker lainnya.
Kasus harian Covid-19 di Jawa Barat terus mengalami penurunan, pelonggaran aktivitas kegiatan masyarakat salah satunya dengan kebijakan pelonggaran Mudik oleh pemerintah berdampak terhadap peningkatan perekonomian Jawa Barat. Triwulan I 2022 perekonomian Jawa Barat tumbuh sebesar 5,61 persen.
Tantangan ke depan dalam pengelolaan APBN, terutama dari sisi eksternal, perlu terus diwaspadai. Selain pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, ada dua tantangan besar lain perlu terus menjadi perhatian dan diantisipasi oleh Pemerintah yaitu lonjakan inflasi global, terutama akibat konflik Rusia – Ukraina dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat.
Untuk itu, kebijakan fiskal didesain untuk merespon dinamika perekonomian, menjawab tantangan dan mendukung target pembangunan. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal sangat fundamental dalam upaya pengendalian pandemi dan pemulihan ekonomi nasional.
Hal ini salah satunya tercermin dalam anggaran Program Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang senantiasa dialokasikan dari tahun ke tahun, fleksibel menjawab kebutuhan yang dinamis.
Seiring dengan pandemi yang bertransisi menjadi endemi tahun ini, peran APBN dirumuskan dan dijalankan dengan sangat hati-hati agar dapat optimal mempercepat pemulihan dan penciptaan lapangan kerja, serta menjadi penyerap risiko (shock absorber) dalam menghadapi tantangan global yang saat ini terjadi.
Menurut Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Ade Rohman, Kinerja APBN terus dijaga agar dapat terus berfungsi secara optimal untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan rentan serta menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi.
Pemerintah terus berupaya untuk mendorong pemulihan ekonomi yang akan dilanjutkan disertai penebalan bantuan sosial dalam rangka mengatasi kenaikan harga-harga. Upaya Pemerintah tersebut dilakukan melalui peran fungsi APBN yang dilakukan melalui dua instrumen utama, yakni penerimaan dan belanja negara.
