“Saya pernah diminta oleh partai politik untuk menjadi tim penyusun naskah akademik perubahan iklim. Supaya dibahas di rapat pleno DPR/MPR,” katanya.
“Ternyata ketika naskah selesai, naskah itu tidak pernah dibahas sampai sekarang. Karena konsekuensi-konsekuensinya luar biasa untuk para anggota dewan yang terhormat itu,” sambungnya.
Dia mengaku bahwa karena dalam naskah itu terdapat sejumlah usulan terkait pembatasan, penggunaan, dan peraturan menggunakan kendaraan bermotor pribadi.
“Jadi mereka harus menggunakan kendaraan umum. Mereka mau enggak, tidak diberi mobil dinas? Kalau di korea, kan, tidak ada itu mobil dinas,” ucapnya.
“Anda harus naik kendaraan umum. mau gak anggota DPR kita naik kendaraan umum, menteri kita naik kendaraan umum? konsekuensinya kayak gitu,” tandasnya.
Maka menurutnya, isu tersebut tak ubahnya sebuah isu yang bolak-balik seperti halnya lingkaran setan. Tapi, kata Zadrach, masyarakat harus mulai memperhatikan masalah perubahan iklim.
“Sekarang kita sudah merasakan dampaknya. Yaitu bencana hidrometrologi makin sering, korbannya makin banyak. itu udah harus melakukan sesuatu,” paparnya.
“Tadi saya singgung, pemerintah menyadari, kemudian menetapkan hari tanam nasional tetapi tidak pernah menanam. Maka kesempatan kaya gini sangat penting. Bahwa isu ini sangat penting dan harus menjadi prioritas, kalau enggak, anak cucu kita tidak merasakan,” ungkapnya.
Zadrach pun mengaku, ketika kesadaran masyarakat soal isu perubahan iklim sudah terbangun. Maka pemerintah bakal mudah sekali menjalankan programnya.
“Pasti (program) didukung (pemerintah). Jadi isu perubahan iklim yang masih berputar-putar itu kita harus sudah memulai, karena anak cucu kita mengharapkan itu pada kita saat ini,” pungkasnya. (zar)
