JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Provinsi DKI Jakarta memiliki potensi untuk menarik pertumbuhan ekonomi terutama di Pulau Jawa.
Pasalnya, menurut Airlangga Hartarto, DKI Jakarta memiliki fasilitas dan kapasitas fiskal tertinggi secara nasional.
Maka dari itu, dia berharap Provinsi DKI Jakarta dapat mengerek pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Airlangga menuturkan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) DKI Jakarta 2023 bisa bersinergi dengan program dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Menko Airlangga menegaskan, sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersama stakeholder lain untuk mengendalikan pandemi membuat Indonesia memiliki landasan ekonomi yang baik.
Terlebih, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang dinilai berhasil menangani pandemi dengan baik. Menurut Airlangga perekonomian nasional berhasil tumbuh sebesar 3,69 persen (yoy) pada 2021.
Hal ini menguatkan momentum pemulihan ekonomi nasional yang membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang pemulihan ekonominya telah mencapai tingkat sebelum pandemi.
“Income per kapita yang sempat turun, kini bisa kembali ke USD 4.350. Sinyal pemulihan juga terlihat dari berbagai index di berbagai daerah,” ujar Menko Airlangga saat memberikan sambutan kegiatan Musrenbang RKPD DKI Jakarta Tahun 2023, Kamis (14/4) kemarin.
Dia menambahkan, Indonesia saat ini menjadi salah satu negara yang bisa kembali ke negara berpendapatan menengah atas.
Indonesia juga memiliki potensi mendapatkan pemasukan dari ekspor komoditas. Hal ini dikarenakan beberapa harga komoditas terus meningkat seperti batu bara, tembaga, gas alam, CPO, dan nikel.
Airlangga mengaku, pemerintah pusat berupaya menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan melanjutkan pemberian stimulus ekonomi melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Untuk tahun ini, alokasi anggaran PEN mencapai Rp 455,62 triliun. Program PEN dibagi dalam beberapa bidang, yakni, kesehatan dengan alokasi anggaran Rp 122,5 triliun, perlindungan masyarakat Rp 154,8 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,3 triliun.
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, khusus mulai Ramadhan tahun ini, pemerintah meluncurkan perlindungan sosial akibat kenaikan harga minyak goreng. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng diberikan selama tiga bulan sebesar Rp 100 ribu per bulan tiap penerima.
