JAKARTA – Rencana kebijakan Bantuan Langsung Tunai atau program BLT Minyak Goreng memberikan angin segar di tengah tingginya harga minyak goreng.
Menanggapi program ini, pengamat kebijakan public dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta Robi Nurhadi menilai kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sudah sangat tepat.
Menurutnya, kebijakan ini dikeluarkan untuk mengatasi dampak naiknya harga komoditas bahan pokok belakangan ini.
‘’Kebijakan BLT Minyak Goreng menjadi respons cepat pemerintah melihat rendahnya daya beli masyarakat akibat harga minyak yang dilepaskan pada keekonomian pasar,’’kata Robi di Jakarta, Rabu, (13/4).
Dia meniali, program BLT minyak goreng memperlihatkan bentuk respon pemerintah. Khususnya kepekaan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang melihat kondisi daya beli masyarakat yang masih rendah.
Terlepas dari ketidakmampuan Kementerian Perdagangan mengendalikan harga minyak goreng, BLT Minyak Goreng adalah merupakan solusi yang menjadi alternatif untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok ini.
Menurut Robi, BLT menjadi kebijakan paling tepat saat ini karena sifatnya yang sangat fleksibel dan cair penggunaannya. Selain itu, distribusi BLT lebih mudah dibanding bantuan lain, seperti bantuan sosial sembako.
Bahkan, berdasarkan pengalaman di Indonesia, bansos justru menyeret salah satu menteri ke penjara akibat kasus korupsi.
“Kan lebih mudah, karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,” kata Robi dalam keterangan, Rabu (14/4).
Kepala Pusat Penelitian Pascasarjana Unas ini menambahkan, kemudahan BLT inilah yang membuat kebijakan serupa ini juga banyak diadopsi bukan hanya di Indonesia dan Asia, tetapi juga di Amerika, Afrika, maupun Eropa.
“BLT ini telah menjadi model kebijakan yang banyak digunakan. Negara-negara Eropa juga banyak memberikan bantuan kepada warganya dengan model BLT,” kata Robi.
Ia mengatakan, BLT umumnya diberikan bila ada kejadian yang membuat masyarakat mengalami ketidakmampuan yang tiba-tiba di negara-negara maju seperti Eropa dan Amerika.
“Itu pilihan model kebijakan yang tepat. Tinggal bagaimana melakukan implementasi dan pengawasannya,” tegas dia.
Robi menilai banyak kebijakan ekonomi yang bisa jadi buah pemikiran Airlangga. Namun, Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut sering cenderung diam, sehingga luput dari pengamatan publik.
