BANDUNG – Berpatok pada empat butir persoalan, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jabar Bersatu (AMJB) geruduk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar, pada Senin (11/4).
Keempat persoalan tersebut yaitu isu perpanjangan periode presiden, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), harga minyak goreng yang masih melambung. Terakhir, agenda pembentukan ibu kota negara (IKN) baru yang dinilai buru-buru.
“Turun ke jalan berangkat dari hasil kajian setiap kampus yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jabar Bersatu (AMJB),” kata salah satu koordinator aksi, Erik Supriadi kepada Jabar Ekspres, Senin (11/4).
Dia menambahkan, terkait IKN, pihaknya menyoroti undang-undang yang baru saja disahkan pada awal tahun 2022.
“Kami rasa terdapat cacat secara perancangan. Lantaran ada asas yang tidak dibawa (terpenuhi). Asas keterbukaan,” ungkap mahasiswa asal kampus Uninus tersebut.
Maka, pihaknya menuntut DPRD Jabar dalam menyikapi aspirasi yang berasal dari mahasiswa yang unjuk rasa serta geruduk DPRD Jabar hari ini.
“(Supaya) menyampaikan ke pusat bagaimana keadaan daerah hari ini, bagaimana posisi gerakan-gerakan mahasiswa menuntut aspirasinya, dan tersampaikan ke pusat. Itu yang menjadi target kita,” imbuhnya.
Dari keempat persoalan tersebut pun pada akhirnya melahirkan 5 tuntutan bagi para wakil rakyat, diantaranya sebagai berikut:
- Menolak perpanjangan tiga periode yang akan dibahas oleh DPR/MPR RI dalan amandemen ataupun UU (Inkonstitusional).
- Menolak kenaikan pajak PPN/PPH/PBB.
- Menolak harga BBM yang merugikan rakyat.
- Menolak kenaikan harga bahan pokok.
- Menolak relokasi APBN untuk pembangunan IKN.
Sementara itu, perwakilan anggota dewan sempat menemui massa aksi Aliansi Mahasiswa Jabar Bersatu, tetapi tidak menghasilkan apapun. Tak ada audiensi. Mereka kembali masuk berselang beberapa menit.
Hingga berita ini selesai ditulis, massa aksi yang sudah diguyur hujan itu masih terus menyuarakan tuntutannya. Unjuk rasa masih berlangsung. (zar)
