Dia menyebut, penyebaran informasi antara menteri dan publik harus diluruskan, agar menciptakan komunikasi yang efektif.
“Supaya publik juga bisa mendapatkan informasi yang sebenarnya, yang selama ini berkembang kan seolah-olah ada mafia, ada ini itu. Kemudian gak bisa dijelaskan oleh menteri-menterinya karena apa? Karena menteri-menterinya tidak mengerti harus menyampaikan apa. Nah soal ini juga saya kira perlu diluruskan supaya terjadi komunikasi yang efektif,” imbuh Muradi.
Tak hanya itu, Muradi khawatir semua masalah akan bermuara kepada Presiden.
“Kalau enggak saya khawatir muaranya ke presiden semua. Capek kan kasian. Memang ada hal yang harusnya cukup di level kementerian dan level di bawahnya, kemudian bisa memberikan stimulasi apa kira-kira apa solusinya,” ungkapnya.
Muradi menegaskan, bahwa para menteri harus efektif menjalankan fungsinya, dengan begitu evaluasi bisa dijalankan.
“Tinggal digaris bawahi bagaimana keberadaan menteri-menteri tersebut bisa efektif menjalankan fungsi-fungsi kementeriannya, baru nanti kalau sudah mentok ke presiden,” ujarnya.
“Dari sini kemudian bisa mengevaluasi baik buruknya kebijakan yang sudah ada, atau situasi yang dihadapi oleh publik. Termasuk soal kenaikan BBM dan kenaikan minyak goreng,” pungkas Muradi.
