Jabarekspres.com – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu ikut buka suara merespons klaim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia soal wacana penundaan Pemilu 2024.
Menurut pandangan Said Didu, klaim Bahlil bila penundaan Pemilu 2024 memberi hal positif untuk iklim investasi hanya dimanfaatkan untuk pihak-pihak tertentu bukan bagi rakyat Indonesia,
Lebih jauh, mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menilai pernyataan Menteri Investasi itu tiada lain hanya untuk memperpanjang masa kekuasaan para pejabat saat ini.
“Maksudnya positif bagi investasi para oligarki yang menyengsarakan rakyat, merampok seluruh kekayaan negara,” kata Said Didu melalui akun Twitter pribadinya @msaid_didu.
“Sepertinya demi kekuasaan mereka sudah ingin menghalalkan segala cara,” ucap Said Didu di akhir unggahannya.
Sebelumnya, Menteri Investasi yang juga Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali mengulas wacana penundaan Pemilu 2024.
Dalam pernyataannya, Bahlil mengklaim bila wacana penundaan Pemilu 2024 mendatang yang kini mendapat sorotan dari sejumlah pihak itu dapat memberi dampak positif.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) periode 2015-2019 itu menyebut hal positif jika Pemilu 2024 itu ditunda menyangkut investasi di Indonesia.
Menurut Bahlil, kepastian terkait usulan penundaan Pemilu ini dapat memberikan kejelasan bagi para pengusaha. Namun, tentu saja usulan tersebut perlu ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.
“Dari sisi investasi, pengusaha butuh kepastian, stabilitas politik, kalau wacana penundaan bisa dilakukan secara komprehensif dan dalam mekanisme undang-undang yang ada,” ujar Bahlil.
Bahkan, lanjut dia, dalam pandangannya hal itu akan bagus untuk investasi.
“Tapi sesuai dengan mekanisme dan tata kelola negara,” kata Menteri Investasi yang juga Kepala BKPM itu.
Adanya wacana penundaan Pemilu 2024, kata dia, wajar saja. Tinggal bagaimana legislatif menindaklanjutinya, apakah menyetujui rencana tersebut atau tidak.
“Penundaan pemilu, ini kan ranah parlemen sebagai lembaga demokrasi. Orang mau cerita apa aja boleh, termasuk penundaan pemilu. Jadi jangan diharamkan barang yang tidak haram, gitu,” ucap dia.
Bahlil menuturkan bahwa pemikiran itu didasari untuk kebaikan masyarakat. Sebab sesuatu pemikiran yang konstruktif untuk kebaikan bangsa dan negara termasuk penundaan pemilu, itu wajar-wajar saja.