BANDUNG – Warga Jawa Barat (Jabar) ternyata lebih puas dipimpin Ridwan Kamil sebagai gubernur, ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu, tergambar dari hasil survei yang menyatakan mayoritas rakyat Jawa Barat puas dengan kepemimpinan Ridwan Kamil.
Kepuasan ini, juga tercermin dalam hasil survei yang menyatakan bahwa masyarakat lebih puas pelayanan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat ketimbang pemerintah pusat.
Hasil sigi Lembaga survei Charta Politika Indonesia di Jawa Barat menunjukkan tingginya angka kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil).
Kepuasan terhadap lelaki berdarah Pasundan yang digadang-gadang sebagai calon presiden (capres) 2024 nanti itu lebih dari 70 persen.
Sebaliknya kepuasan terhadap pemerintahan pusat di bawah Presiden Joko Widodo atau Jokowi di bawah 70 persen, di mana 30,6 persen kurang puas dan tidak puas sama sekali.
“Masyarakat Jawa Barat lebih puas dengan kinerja pemerintah provinsi dibandingkan dengan pemerintah pusat,” demikian kesimpulan sigi yang dirilis Rabu, 16 Maret 2022 ini.
Survei ini mencoba membaca perilaku dan pilihan masyarakat terkait tiga aspek.
Pertama, kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah pusat dan provinsi.
Kedua, pengetahuan pelaksanaan Pemilu 2024 dan wacana penundaan Pemilu.
Ketiga, elektabilitas pemilihan gubernur, presiden, dan partai politik.
Tapi hanya di Jawa Barat, elektabilitas Ridwan Kamil menjadi kedua tertinggi yaitu 20,8 persen, meskipun yang jadi pilihan tertinggi responden di Jawa Barat adalah Prabowo dengan elektabilitas 24 persen.
Survei dilakukan 3 sampai 9 Februari 2022. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka secara langsung menggunakan kuisioner terstruktur.
Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Survei di Lampung melibatkan 800 responden dengan margin of error kurang lebih 3,46 persen.
Di Jawa Barat melibatkan 1200 responden dengan margin of error kurang lebih 2,83 persen.
Terakhir, 1210 responden di Jawa Timur dengan margin of error kurang lebih 2,82 persen.
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menyebut ketiga provinsi dipilih karena masyarakatnya cenderung tidak homogen dan jumlah penduduknya banyak.
“Nanti mungkin akan ada provinsi-provinsi lain,” kata dia saat dihubungi. (and)
