BANDUNG – Pakar Hukum dan Tata Negara Universitas Parahyangan (Unpar), Prof. Asep Warlan Yusuf menyebutkan, banyak hikmah jika Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita Ibu Kota Negara (IKN).
Kendati demikian, Prof. Asep menyarakan Ridwan Kamil untuk fokus berkarya serta menaikan popuralitas di masa jabatannya. Ketimbang berharap ditunjuk sebagai Kepala Badan Otorita IKN oleh Presiden Joko Widodo.
“Tuntaskan sisa jabatan Gubernur. Buatkan semacam legesi. Buktikan hasil karya Ridwan Kamil yang monumental di Jabar. Itu lebih penting dari sekedar mengejar jabatan di Badan Otorita,” ucap Prof. Asep Warlan saat dihubungi Jabar Ekspres, Minggu (30/1).
Saat memaksimalkan jabatannya, kata dia, Ridwan Kamil tinggal menyiapkan konsolidasi serta komunikasi dengan para tokoh secara kuat dan intens. Tujuannya untuk menjadikan modal keyakinannya menuju Nasional.
“Kang Emil itu punya kualitas untuk mencapai jenjang pemimpin nasional. Tinggal kuatkan komunukasi, koordinasi dan bersinergi dengan banyak pihak. Jangan abaikan itu,” kata Prof. Asep.
Menurutnya, ketika Ridwan Kamil menjadi Kepala Badan Otorita bakal sulit untuk membangun konsolidasi. Alhasil, para tokoh pun akan bertanya-tanya keterlibatannya di IKN. Sebab, tak ada hubungannya menjadi pemimpin Nasional.
Setelah itu, lanjut dia, Ridwan Kamil bangun komunilasi bagus dengan para Partai politik. Sebagai perahu untuk menghantarkan serta memperkuat di kontestasi Nasional.
“Nah jika di IKN mana bisa. Dia lebih ke tekniskan. Jadi Parpol bagaimana mau melihat potensi kalau tidak diajak diskusi dimulai sekarang,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Ridwan Kamil pun mempunyai waktu untuk memastikan program solusi Indonesia ke depan. Lebih keren, bisa menawarkan program tersebut kepada seluruh masyarakat.
“Panggil para ahli-ahli di Jabar ini, dari perguruan tinggi, media masa, aktivis, tokoh. Yuk kita bikin program Indonesia ke depan seperti apa. Tawarkan kepada rakyat Indonesia. Itu kan mememerlukan tenaga pikiran yang serius. Ketimbang jadi IKN,” cetusnya.
Prof Asep menilai, saat ini IKN penuh dengan kontroversi dan polemik. Baik dari teknis, yuridis maupun politis. Sehingga permasalahannya sangat komplek.
