SUMEDANG – Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan sejauh ini tingkat partisipasi kaum perempuan dalam berpolitik sudah semakin baik.
Hal ini terlihat dari beberapa anggota legislatif yang berada di Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota sudah banyak yang menduduki kursi legislatif.
Ineu Purwadewi memaparkan, sejauh ini target politik secara undang-undang, minimal 30 persen (partisipasi perempuan).
Baca Juga:JabArt Space 2 Pamerkan Produk Ekraf Jawa Barat Terinspirasi dari Tradisi NTTDLH Jabar Berikan Sanksi Kepada PT Sinerga Nusantara Karena Langgar Izin
‘’Angka ini bukan sekedar angka dalam pencalegan, atau ketika organisasi itu ada (lahir) dengan harapan target 30 persen tersebut bisa tercapai di dalam pemilu,’’kata Ineu Purwadewi dalam keterangannya, ketika melakukanelantikan KKP Kabupaten Sumedang, Sabtu, (15/1).
Menurutnya, partisipasi perempuan dalam politik di Jawa Barat sudah mencapai 25 persen, dan tahun ini semula 19 meningkat mencapai 21 persen.
‘’Ini menggembirakan karena sekarang terdapat 26 perempuan di parlemen Provinsi Jawa Barat,’’ucapnya.
Ineu berharap, semakin banyak, mecapai output dengan mencapai ketentuan 30 persen semoga bisa lebih. Dengan salah satu kerja politik dalam wadah KPP.
Lebih lanjut Ineu mengatakan KKP Jawa Barat memiliki kewajiban politik untuk memperjuangkan bagaimana keberadaan perempuan dan anak bisa diwujudkan dalam kebijakan regulasi, anggaran.
Untuk pengawasan terhadap kaum perempuan dan anak sudah menjadi tugas bersama. Sehingga, keberadaan anggota KPP harus berperan aktif di wilayahnya masing-masing,
Ia pun berharap, kepada para pengurus KPP kabupaten/kota di Jawa Barat dapat segera melakukan komunikasi dengan KPP Jawa Barat, agar segera dapat dilakukan pelantikan dan pengukuhan.
Baca Juga:Uu Ruzhanul Ulum Ingatkan Jangan Ada Perpeloncoan Dalam Kegiatan EkstrakulikulerDisdik Jabar Siapkan Sanksi Kepada Oknum yang Lakukan Pungli di SMA 22 Kota Bandung
Karena menurutnya hal tersebut bukan untuk kepentingan orang perorang atau kelompok, tetapi tugas KPP untuk memperjuangkan aspirasi perempuan dan anak, kebijakan yang pro terhadap perempuan, serta anggaran yang responsif gender.
“Ini arus menjadi hal utama yang dipikirkan keluarga besar KPP selain target politik” pungkas Ineu. (red)