TASIKMALAYA – Kantor Kecamatan Cibereum, kamis (16/12) siang digeruduk sejumlah massa dan mahasiswa yang mengaku dari Gerakan Mahasiswa Cibeureum (Gemarm), mereka mengeluhkan kurangnya transparansi informasi publik, terutama berkenaan dengan anggaran Covid-19 di tingkat kecamatan.
“Kita sudah mengirim surat permintaan data anggara Covid-19 dan data lain mengenai pembelanjaan dalam penanggulangan pandemi. Sayangnya kita tidak direspons serius,” tutur koordinator lapangan aksi Arip Muztabasani saat menghubungi Radar, Kamis (16/12/2021).
Ia menceritakan para mahasiswa sempat menghubungi langsung camat, namun diarahkan untuk menghubungi bagian keuangan. Alhasil, mahasiswa tak kunjung mendapatkan data yang diinginkan sebagaimana termaktub dalam aturan berkaitan transparansi publik.
“Kita menyayangkan sekali, padahal beberapa waktu lalu Pemkot itu baru saja dianugrahi Komite Informasi Jawa Barat berkenaan daerah dengan kategori informatif. Nyatanya, di kecamatan itu tidak berlaku,” keluh Arip.
Aksi tersebut, lanjut dia, merupakan langkah akhir setelah mereka berkali-kali menempuh upaya diplomatis dalam mengetahui penggunaan anggaran Covid-19.
Bahkan mahasiswa sempat dihubungkan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) Utama di Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Pihak PPID utama menjanjikan bahwa permintaan data tersebut tidak akan lebih dari 10 hari.
“Sementara sampai sekarang tak kunjung ada informasi tersebut. Kemudian pada 10 Desember, kami datangi langsung Dinas Kominfo, kami menggunakan mekanisme yang tertuang dalam Undang-Undang, namun kami malah disarankan mengisi gugatas atas permintaan data yang kami minta. Padahal sudah jelas, segala keuangan yang bersumber dari APBD/APBN mesti transparan. Namun di Kecamatan Cibeureum seolah ribet dan sulit,” ceritanya.
Berkaca dari fenomena tersebut, pihaknya bersikap supaya pihak kecamatan bisa membenahi layanan informasi ke masyarakat. Terutama penggunaan anggaran pemerintah.
Mereka menyampaikan nota kesepakatan antara mahasiswa dan kecamatan, agar transparansi di level kecamatan terwujud.
“Alhamdulillah tadi camat menerima langsung aksi kami dan menyepakati poin-poin yang tertuang dalam nota kesepahaman. Ke depan, kita harap tidak ada lagi ketertutupan anggaran semacam ini, supaya partisipasi publik dalam upaya pembangunan maupun penanganan wabah bisa terbangun ketika pemerintahnya di skup terkecil, sudah terbuka dan akuntabel,” harap Arip.
