SOREANG – Pemerintah Kabupaten Bandung belum lama ini berbelanja kendaraan motor untuk 270 kepala desa. Belanja motor tersebut menggunakan anggaran sekitar Rp 8 milir yang digunakan dari Anggaran Dana Perimbangan Desa (ADPD). Bupati Bandung membenarkan soal penggunaan APDP ini.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna membenarkan pemberian motor tersebut untuk ratusan kepala desa se-Kabupaten Bandung. Menurutnya, hal tersebut dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan pada masing-masing desa.
“Kami memang sengaja memberikan kendaraan dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan pada masing-masing desa. Dana yang digunakan dari ADPD. Kita berikan sengaja karena desa membutuhkan operasional, dalam rangka mempercepat dan meningkatkan pelayanan yang ada di desa masing-masing,” kata Dadang usai pelaksanaan pemilihan ketua Apdesi Kabupaten Bandung, Minggu (5/12).
“Harapannya kepala desa ini harus cermat, cerdas dan harus tetap akomodatif untuk kepentingan pembangunan di desanya,” tambahnya.
Dadang juga menyinggung mengenai program sapa desa. Rencananya program tersebut akan dimulai pada tahun 2022 mendatang. Jadi, kata Dadang, pada program sapa desa tersebut akan ada kegiatan menginap di satu desa. Tujuannya adalah agar bisa lebih mengetahui kondisi desa.
“Kita akan menarik, kira-kira apa yang menjadi kekurangan pada masing-masing desa, kita akan gunakan intervensi anggaran. Mudah-mudahan dalam waktu sebelum musyawarah rencana pembangunan di masing-masing desa, karena pada dasarnya memang masih ada desa atau kelurahan yang memerlukan intervensi anggaran daripada pemerintah daerah,” tutur Kang DS panggilan akrang Bupati Bandung.
Namun, lanjut Kang DS, yang menjadi persoalan saat ini adalah, dari 270 desa yang ada, hanya 5 persen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang aktif. Maka dari itu pihaknya akan melakukan penertiban pada Bumdes yang ada di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, lanjut Kang DS, akan diadakan kegiatan pembinaan sehingga Bumdes bisa melahirkan satu badan usaha yang betul-betul bermanfaat untuk desanya.
“Jadi saya ingin menertibkan Bumdes, karena memang dari 270 desa ini yang kelihatannya aktif dan bagus itu baru 5 persen,” jelasnya.
Pembinaan tersebut, ungkap Kang DS, akan dilakukan setelah pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibidang perdagangan industri dan agro, termasuk BUMD dibidang pariwisata. Menurut pria yang akrab disapa Kang DS itu, BUMD dinilai bisa dikolaborasikan dengan Bumdes.
