oleh

Polemik! Pengadaan Ratusan Motor untuk Desa Tak Libatkan DPRD

SOREANG – Belum lama ini sebanyak 270 kepala desa se-Kabupaten Bandung mendapatkan motor. Hal tersebut menjadi polemik, pasalnya pengadaan ratusan motor tidak melibatkan anggota DPRD Kabupaten Bandung.

Sekretaris komisi A DPRD Kabupaten Bandung, Tedi Surahman mengatakan sumber dana untuk pengadaan ratusan motor itu berasal dari dana perimbangan sebesar Rp94 juta.

Menurutnya, dana perimbangan bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat.

“Sebetulnya apabila dilihat dari dana perimbangan sendiri, tidak ada persoalan karena salah satunya untuk meningkatkan pelayanan desa kepada masyarakat,” katanya saat dihubungi melalui telephone seluler, Kamis (2/12).

Namun, lanjut Tedi, yang menjadi pertanyaan dalam pengadaan ratusan motor untuk desa se-Kabupaten tersebut, adalah terkait mekanisme pengadaan.

Tedy menuturkan, dalam proses pengadaan yang jumlahnya cukup banyak, apalagi jumlahnya 270 motor, maka harus melalui proses lelang.

“Yang saya tanyakan terkait mekanisme pengadaan, karena mekanisme pengadaan itu harus ada aturannya, tidak asal tunjuk. Karena jumlah pembelian motor banyak maka harus lelang, satu motor itu harganya Rp34 (juta), jadi kalau ditotalkan Rp8 miliar, karena uangnya tidak sedikit maka harusnya di lelang, tidak bisa penunjukan langsung,” jelasnya.

Tedy mengaku telah menanyakan langsung ke beberapa desa perihal pengadaan motor untuk 270 desa. Kata Tedy, pengakuan dari setiap desa itu berbeda-beda.

“Diantaranya ada yang mengajukan anggaran, ada juga yang mengaku diberikan anggaran untuk membeli motor, dan ada juga yang menjawab sudah disiapkan dananya dan motor tinggal dibayar,” katanya.

Namun, kenyataannya tempat pembelian motor tersebut sudah ditentukan dan penunjukan langsung tanpa pelelangan. Maka, pihaknya akan memanggil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung untuk meminta klarifikasi terkait mekanisme pengadaan motor tersebut.

“Karena mau bagaimana pun karena itu anggaran atau uang milik negara sehingga harus dibahas oleh dua belah pihak yakni eksekutif dan legislatif,” ucapnya.

Tedy menilai, pembelian motor sebetulnya bukan prioritas, karena dibandingkan untuk pengadaan motor, sebaiknya dana yang ada digunakan untuk personel Linmas. Katanya, para personel Linmas itu tidak memiliki pemasukan kecuali ketika ada hajatan.

“Pembelian itu bukan prioritas, pasalnya ada yang lebih prioritas, apabila berbicara desa, kan di desa itu ada linmas, maka lebih baik uangnya untuk kesejahteraan linmas,” tandasnya. (yul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga