JAKARTA – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menceritakan soal banyaknya protes yang ia terima terkait pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan hasil tambang (smelter) PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jawa Timur.
Bahlil mengaku mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan di Papua baik dari pengusaha, organisasi kepemudaan, masyarakat adat, hingga intelektual yang mempertanyakan smelter tidak dibangun di tanah Papua.
“Saya mengikuti betul tentang dinamika yang terjadi di Papua dan Papua Barat, khususnya terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh saudara-saudara saya baik itu Kadin, asosiasi, organisasi kepemudaan, adat, bahkan sebagian dari kelompok intelektual itu menyampaikan saran kenapa smelter dibangun di Gresik,” katanya dalam konferensi pers paparan realisasi investasi di Jakarta, Rabu (27/10).
Tidak hanya diprotes, Bahlil yang besar di Papua bahkan dinilai seperti orang yang lupa asal muasalnya.
“Saya banyak mendapat protes, surat banyak sekali bahkan ada yang katakan kepada saya, ‘Kakak, seperti kakak bukan dari Papua saja’,” ucapnnya.
Bahlil menjelaskan smelter yang dibangun di Gresik sudah direncanakan sejak 2017-2018. Lokasi di Gresik dipilih lantaran kala itu infrastruktur di Papua dinilai belum mumpuni, khususnya terkait kelistrikan.
Ia pun telah melakukan komunikasi intens dengan Presiden Jokowi terkait protes masyarakat Papua soal keinginan mereka agar smelter bisa dibangun di Papua.
Pemerintah pun telah merumuskan sejumlah langkah komprehensif melibatkan Freeport dan Kementerian ESDM untuk memenuhi aspirasi masyarakat Papua, dengan mendorong kapasitas produksi tembaga Freeport agar sebagian bisa diolah di smelter yang akan dibangun di Papua.
Bahlil menyebut saat ini kapasitas produksi tembaga Freeport mencapai sekitar 3 juta ton, dengan sekitar 1,3 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan pabrik eksisting di Papua. Ada pun sisa 1,7 juta ton akan masuk ke pabrik di Gresik yang baru diresmikan pembangunannya oleh Presiden Jokowi Oktober lalu.
“Kami akan meningkatkan kapasitas produksi Freeport copper (tembaga) dari 3 juta ton menjadi 3,8 juta ton atau lebih. Ini juga kami sudah komunikasi dengan Menteri ESDM. Lebihnya itu, ke depan akan kita rencanakan membangun smelter di Papua dan ini sudah menjadi bagian dari apa yang sudah kita programkan,” imbuhnya.
