PP Muhammadiyah sendiri sebelumnya memberikan lima rekomendasi terkait pelaksanaan vaksinasi. Pertama, Muhammadiyah mendukung BPOM harus tetap independen dan transparan dalam penentuan keamanan dan tes netralisasi vaksin.
Kedua, Muhammadiyah mendukung independensi MUI menjalankan perannya dalam penentuan kehalalan vaksin, dan siap menjadi bagian dari proses tersebut.
Ketiga, Penanganan pandemi tidak semata-mata diselesaikan dengan vaksin, oleh sebab itu pemerintah penting untuk menerapkan strategi komunikasi, edukasi dan kampanye yang tepat terkait fungsi vaksin. Pemerintah harus memastikan proses monitoring dan evaluasi pasca vaksinasi.
Keempat, Muhammadiyah dengan infrastruktur kesehatan yang dimiliki ikut bersama-sama mensukseskan program vaksinasi untuk mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia. Dan, kelima adalah mengharapkan masyarakat untuk tetap ketat dalam penegakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan) dan 3T (testing, tracing, treatment). (jawapos.com)
