“Karena pengembalian kredit tanpa bunga dan mendapat pelatihan dari bank bjb dalam hal pengelolaan modal usaha,” kata Nur.
Kepala Desa Parakan, Adih Hidayat, mengungkapkan dengan adanya desa digital, akses perbankan hingga transaksi nontunai bagi warganya menjadi lebih mudah.
“Desa pun bisa melakukan penjualan produk UMKM binaan,” kata Adih.
Tak cuma menyediakan pinjaman, namun kata Adih, bjb juga menyediakan akses internet di beberapa titik desa yang sangat membantu anak usia sekolah saat pembelajaran daring atau online.
“Di era digitalisasi, bagi saya suatu keniscayaan yang harus dimanfaatkan perutukannya. Ini sesuai arahan Gubernur Jawa Barat, tinggal di desa rejeki kota bisnis mendunia,” ungkapnya.
Menuju Desa Digital
Desa Jatimulya dan Desa Parakan merupakan dua dari 24 desa di Karawang yang tengah berproses menjadi desa digital. Program ini menggandeng pemerintah desa dan berkoordinasi dengan kecamatan dan Pemerintah Kabupaten Karawang.
Lebih lanjut Widi menjelaskan, pihaknya secara rutin memberikan edukasi bukan saja soal urusan perbankan, tapi juga soal pembayaran dan transaksi secara digital pada merchant bank bjb, khususnya di Karawang
Layanan lainnya yang disediakan bank bjb adalah transaksi non-tunai pada merchant UMKM menggunakan sistem QRIS dan penyediaan mini bank di kantor desa agar masyarakat bisa melakukan tarik dan setor tunai hingga bayar-bayar. Jenis transaksi yang dapat dilakukan di mini bank tersebut antara lain pembayaran PBB, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga isi ulang uang elekronik.
Tak hanya itu, bank bjb juga memfasilitasi wifi untuk mendukung aktivitas digital masyarakat. Juga CCTV yang terhubung ke command center Polres Karawang.
“Semua itu bjb Karawang yang membiayai, kami ingin menghidupkan ekonomi kerakyatan,” ungkap dia.
Untuk mewujudkan itu, bank bjb Karawang melatih dan mendampingi masyarakat yang jadi peminjam, mulai dari hulu hingga hilir. Pada program ini, teler pada mini bank di desa bukan pegawai bank bjb Karawang, melainkan warga yang dilatih. Tujuannya untuk menjadikan masyarakat mandiri. (*)
