BOGOR – Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menilai intervensi kebijakan pemerintah perlu ditingkatkan pada sektor ekonomi riil yang mulai bangkit saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3 menuju level 2 ini.
“Kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan anggaran maupun regulasi yang bersifat protektif dan supportif terhadap ekonomi kerakyatan,” kata Atang kepada Antara di Bogor, Selasa (12/10).
Menurutnya, jika dilihat dari tren penyebaran Covid-19 yang menurun serta proyeksi pertumbuhan ekonomi yang diprediksi naik, maka saat ini adalah momentum penting bagi para pelaku ekonomi untuk menyiapkan peluang menyongsong kebangkitan tersebut.
Intervensi kebijakan masih diperlukan karena banyak pelaku ekonomi kerakyatan, terutama pedagang dan pelaku UMKM yang sudah kehabisan modal selama Pandemi Covid-19.
Pada semester II 2020 dan selama 2021 ini sudah digulirkan program bantuan permodalan untuk UMKM, baik dari APBN maupun dari Provinsi.
Kebijakan ini perlu diluncurkan lagi untuk memperkuat kesiapan pemulihan ekonomi.
Di sisi lain, Atang pun mendorong pemerintah bisa meluncurkan pinjaman lunak terhadap pelaku usaha kecil dan menengah dengan insentif tertentu menggunakan pola syariah.
Hal itu sebagai alternatif bagi pengusaha yang ingin mendapatkan modal dengan transaksi syariah.
Selanjutnya, Politisi PKS itu mengatakan selain kebijakan anggaran dan dipermudah dalam pengurusan perizinan perdagangan, penguatan UMKM dan pedagang perlu peningkatan kemampuan adaptasi digital dan pasar e-commerce, serta fasilitasi masuk dalam rantai pasok global.
Menurut dia, dalam upaya mencapai itu, juga penting sekali mendorong proteksi dan perlindungan produk UMKM dengan menahan liberalisasi perdagangan.
Untuk itu pembenahan di sektor hulu harus didukung dengan upaya dan kebijakan perlindungan di hilirnya.
“Keseimbangan antara menjamurnya holding minimarket, supermarket dan produk luar dengan produk pedagang kecil dan UMKM perlu dirumuskan, agar kita bisa bangkit dan tumbuh,” jelasnya.
(Antaranews)
