DEPOK – Tumpang tindih data seputar jumlah warga miskin di Kota Depok akhirnya mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Masalah tersebut juga dinilai menjadi hambatan utama selama ini dalam menyusun program penanggulangan kemiskinan di Kota Petir itu.
Bagaimana tidak, dari keterangan yang disampaikan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono atau IBH, disebutkan antar instansi kerap mengantongi data berbeda-beda terkait jumlah riil warga miskin.
Sebagai contoh, data yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak sama dengan yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini, kata dia, tentu membingungkan Pemkot untuk mengambil kebijakan presisi dalam hal pengentasan kemiskinan.
“Jelas ini menjadi tantangan sekaligus masalah tersendiri. Jika tidak segera diperbaiki, dikhawatirkan muncul permasalahan baru dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan di Kota Depok,” kata IBH, Kamis (7/10).
Terkait hal itu, pihaknya mengaku telah mengkoordinasikan dengan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Dirinya pun berharap agar data kemiskinan dapat disinkronkan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
“Harapannya, penyusunan data yang ada langsung disesuaikan dengan data Kemensos RI. Karena data pusat itu lah yang riil sehingga harus jadi acuan,” ujarnya.
Dalam rangka perbaikan data kemiskinan Kota Depok, pihaknya berjanji dalam waktu dekat ini akan segera dibereskan bersama Wali Kota Depok, Mohammad Idris.
“Insya Allah, bersama Pak Wali akan segera membereskan tumpang tindih data ini,” tandas IBH. (Mg2)