Ono mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian BUMN serta Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia selaku induk perusahaan dari PG Jatitujuh untuk segera turut andil dalam menyelesaikan konflik ini.
“Janganlah masyarakat yang pada akhirnya saling memperebutkan lahan tersebut sehingga terjadi konflik horizontal antar masyarakat,” tandas legislator dari daerah pemilihan Indramayu, Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon ini. (red)
