Hal ketiga adalah pembiayaan pengelolaan sampah yang berkeadilan.
Sano berpendapat masih banyak anggapan masyarakat yang menilai biaya untuk mengelola sampah terlampau mahal, padahal biaya tersebut hingga saat ini tidak maksimal untuk menangani masalah sampah yang semakin cepat berkembangnya.
Jika ada anggapan sampah ada uang, maka anggapan tersebut adalah salah besar. Hal itu diungkapkannya karena hanya sekitar 10- 20 persen dari bagian sampah yang normalnya anorganik dan bisa diolah sehingga bisa menghasilkan uang.
“Realitanya sampah itu bukan uang, sampah adalah tanggung jawab. Artinya masih butuh biaya. Sekarang warga kalau iuran sampah naik Rp1000 saja. Susah, bisa demo mungkin,” ujar Sano.
Padahal untuk menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan baik dari organik hingga anorganik dibutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Selain itu alat- alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan tidaklah murah.
Di balik pengelolaan sampah yang berkelanjutan ada proses sortir, pengolahan, hingga daur ulang yang memakan biaya yang tidak sedikit.
“Jadi diperlukan pembiayaan yang berkeadilan, jadi yang mampu bayar, ya bayar jangan pelit-pelit. Sementara yang gak mampu ya dibantu sama Pemerintah lewat subsidi,” katanya.
Dengan cara seperti itu, jika diterapkan sejak saat ini maka dipastikan pengelolaan sampah yang selama ini menjadi masalah di Indonesia khususnya di Ibu Kota bisa diselesaikan dan tentunya pengelolaan tersebut mendukung kondisi alam dan lingkungan bisa menjadi lebih baik lagi.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengakui bahwa pada 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Atau setiap penduduk memproduksi sekitar 0,68 kilogram sampah per hari.
Jika kondisi itu terus berlanjut, maka potensi percepatan perburukan kondisi bumi akan bertambah dan menyebabkan bumi tak lagi ramah untuk ditinggali oleh manusia.
Oleh karena itu, perlu ada tindakan yang nyata tidak hanya dari para pemangku kepentingan tapi juga masyarakat luas untuk lebih bijak dalam mengelola sampah sehingga kondisi lingkungan bisa membaik.
(Antaranews)
