JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan agar anggaran Pemilu 2024 dipangkas. Sebab pengajuan anggaran pesta demokrasi bangsa Indonesia itu mencapai Rp86 triliun.
Tito mengatakan, anggaran tersebut terlalu besar dan perlu efisiensi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran saat ini kondisi di dalam negeri sedang menghadapi pandemi Covid-19.
“Ini yang mungkin berbeda Pemilu tahun sebelumnya. Sehingga pertimbangan efisiensi dalam penganggaran pemilu betul-betul kita pertimbangkan,” ujar Tito dalam rapat dengan Komisi II DPR, Kamis (16/9).
Tito menjelaskan anggaran Pemilu 2014, 2019, hingga 2029. Misalnya pada Pemilu 2014 totalnya kurang lebih Rp 16,186 triliun. Kemudian Pemilu 2019 berjumlah Rp27,479 triliun. Sementara penyelenggara Pemilu KPU mengajukan anggaran mencapai Rp86 triliun untuk Pemilu serentak tahun 2024.
Oleh sebab itu, mantan Kapolri tersebut meminta anggaran Pemilu 2024 yang sedang diajukan ke DPR tersebut bisa dipangkas.
“Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu persatu angka tersebut, karena lompatannya terlalu tinggi dari Rp16 triliun ke Rp27 triliun, ke Rp86 triliun di saat kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk memulihkan ekonomi nasional,” katanya.
Sebelumnya, KPU mengajukan total pagu anggaran Rp86,2 triliun untuk Pemilu 2024. Anggaran yang disiapkan dari 2021 itu digunakan untuk konsolidasi demokrasi, operasional, dan non-operasional. Dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Lalu, KPU mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 26,2 triliun yang dianggarkan mulai 2023-2025 untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Dana berasal dari hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
(Jawapos.com)
