DEPOK – Usai dilakukan penyegaran jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok beberapa waktu lalu, maka sejumlah instansi kedinasan pun mengalami rotasi kepemimpinan, termasuk jabatan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok.
Sebelum adanya kebijakan promosi, mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Depok, jabatan Kepala Dinsos dijabat oleh Usman Haliyana.
Namun, Usman kini didapuk menjadi Staf Ahli Bidang Ekonomi Pembangunan dan posisi sebelumnya yang ditinggalkan (Kepala Dinsos) diisi oleh Asloe’ah Madjri.
Baru berselang beberapa hari dilantik, Asloe’ah langsung tancap gas melalui sejumlah proyeksi kebijakan yang akan dilakukan dalam beberapa waktu depan.
Adapun, dari sekian perencanaan, kebijakan terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi isu utama di masa awal kepemimpinan Asloe’ah yang rencana akan dieksekusi terlebih dahulu.
Menurut Asloe’ah, pihaknya akan konsen terlebih dahulu untuk membenahi masalah DTKS di masa seratus hari pertama menjabat sebagai Kadinsos Kota Depok.
“Saya targetkan, dalam 100 hari (masa awal) kerja, akan fokus menyelesaikan masalah DTKS terlebih dahulu,” katanya, Selasa (14/9).
Dikatakan, dalam menuntaskan masalah DTKS ini pihaknya harus melakukan koordinasi dengan pusat melalui Pusat Data dan Infomasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) Kementerian Sosial (Kemensos).
Untuk itu, lanjut dia, semua itu tentu butuh waktu dan kerja keras bagaimana menyinkronkan data di daerah dengan sistem yang ada di pusat.
“Sebab, yang harus dipahami, posisi Dinsos itu hanya sekadar user yang mengusulkan data. Sementara prosesornya ada di pusat. Nah, untuk itu koordinasi antara daerah dan pusat sangat diperlukan untuk mengatasi permasalahan seputar DTKS ini,” ucapnya.
Di samping itu, kata dia, sembari fokus menuntaskan problem DTKS yang selama ini menjadi sentral persoalan di dinas tersebut, pihaknya akan memanfaatkan waktu yang ada untuk beradaptasi dengan sistem kerja di lembaga tersebut. (Mg2/wan)
